EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Serikat Pekerja Bank Tabungan Negara (BTN) Satya Wijayantara mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam keberlangsungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

"Selama ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya BTN. Sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR komersial," kata Satya usai orasi penolakan akuisisi BTN di Jakarta, Ahad (20/4).

Pada hari ini ribuan karyawan BTN melaksanakan apel terkait penolakan terhadap rencana Kementerian BUMN yang telah memberikan dukungan kepada Bank Mandiri untuk mengakuisi saham BTN.

Kementerian BUMN telah melayangkan surat izin prinsip untuk penyelenggaraan RUPS dengan agenda mengambilalih saham dwiwarna di BTN. Jelas hal ini bertentangan dengan kesepakatan politik dengan DPR-RI yang menetapkan BTN sebagai bank tunggal dan berdiri sendiri.

Satya mengatakan, apel yang berlangsung di kantor pusat BTN Harmoni ?diikuti seluruh karyawan tidak hanya di kantor pusat dan tetapi juga cabang-cabang diberbagai daerah sebagai bentuk sikap untuk menolak rencana Kementerian BUMN sesuai PP No. 28 tahun 1999 tentang pelaksanaan konsolidasi, merger, dan akuisisi bank yang menyebutkan perlu adanya sikap dari karyawan maupun direksi.

Satya mengatakan, Serikat Pekerja BTN juga berencana akan menggelar unjuk rasa melibatkan seluruh karyawan saat penyelenggaraan RUPS yang dijadwalkan 21 Mei 2014.

Satya mengatakan, rencana akuisisi ini memunculkan suasana kekhawatiran kehilangan pekerjaan bagi karyawan BTN. Pun, adanya dugaan mempermainkan saham BTN melalui berbagai isu semacam itu. Serikat Pekerja BTN menolak rencana akuisisi atau merger dengan Bank Mandiri karena keduanya memiliki mazhab berbeda, Mandiri bank corporate sedangkan BTN bank retail.

Sehingga kalau dipaksakan penggabungan itu akan berpotensi gagal dan menimbukkan PHK. Satya juga menunjuk pernyataan yang menyesatkan dengan menyebutkan BTN akan mengalami kesulitan apabila memasuki pasar bebas, padahal selama ini tidak ada bank asing yang mampu untuk membiayai rumah rakyat.