EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengaruh ekonomi global dan gejolak internal masih memberikan andil atas perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi risiko dari kedua pengaruh tersebut.
Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin Juhro mengatakan munculnya sejumlah risiko global maupun domestik mengharuskan adanya kebijakan stabilisasi ekonomi. Tujuannya, kata dia, untuk mendukung dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Intinya stabilitas atas pertumbuhan ekonomi, menjaga agar inflasi sesuai target, dan menurunkan defisit transaksi berjalan," kata Solikin, Ahad (18/5).
Terkait ini, BI terus fokus pada bauran kebijakan makroprudensial dan moneter. Menurut Solikin, instrumen-instrumen moneter seperti suku bunga tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi gejolak ekonomi. Untuk itu, diperlukan perkawinan dengan kebijakan keuangan makro.
Fenomena mulai memanasnya pertumbuhan kredit konsumsi pada sektor perumahan dan otomotif, misalnya, BI pun mengacu pada bauran kebijakan ini. BI, kata Solikin, menerapkan peraturan pembayaran uang muka yang lebih tinggi kepada rumah atau kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kebijakan ini biasa disebut loan to value (LTV).
Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pun dilakukan BI bersama Departemen Keuangan. Solikin menyatakan, sejauh ini koordinasi berjalan baik sehingga berdampak besar terhadap pergerakan di pasar keuangan dalam negeri.
Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun, lanjut Solikin, BI melakukan koordinasi mikroprudensial dan makroprudensial. Ini mencakup pengawasan terhadap individu institusi keuangan perbankan dan nonbank.
"Dengan begitu kita sudah memiliki alarm sejak awal jika ada sesuatu yang salah di sistem keuangan kita," kata Solikin.
Dengan pihak eksternal, BI menggalang kerja sama dengan lembaga keuangan internasional dan regional. Apalagi di kawasan, hampir semua negara menghadapi persoalan keluar-masuknya dana-dana asing yang biasa disebut hot money.
Kebijakan makroprudensial mencakup upaya bank sentral untuk mencegah dan mengurangi dampak sistemik akibat gangguan pada sistem keuangan. Kebijakan ini juga untuk meregulasi dan mendorong fungsi intermediasi lembaga keuangan yang seimbang bagi perekonomian, dan menjaga stabilitas sistem keuangan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
