EKBIS.CO, BANDUNG -– Untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing industri daerah, pemerintah melalui Kementerian Industri (Kemenperin) terus mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di Jabar. Bentuk implementasi akselerasi pembangunan ekonomi di Jabar, Kemenperin telah melaksanakan berbagai program pengembangan industri.
Menurut Menteri Perindustrian RI, M S Hidayat, program tersebut di antaranya restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil, Pengembangan IKM melalui program pelatihan dan bantuan usaha serta pembiayaan melalui KUR, bantuan pembangunan Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan di ITB, dan Fasilitas Penyusunan Master Plan pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Timur. Termasuk, CIAYUMAJAKUNING (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), Kabupaten Sumedang dan Ciamis.
''Tapi, diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan dan daya saing industri itu,'' ujar Hidayat Pada acara forum komunikasi dengan dunia usaha dan instansi dalam Safari Ramadhan Menteri Perindustrian, akhir pekan lalu.
Oleh karena itu, Hidayat meminta Pemda untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Tentunya, dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional.
Peningkatan daya saing industri ini, kata dia, penting untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan per kapita, dan pengurangan kemiskinan.
Jabar, kata dia, menjadi salah satu daerah yang memiliki keunggulan dan peran strategis baik dari sisi geografis maupun ekonominya. Sisi geografis, karena Jabar berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Sementara dari sisi ekonomi, pada 2012 Provinsi Jabar menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga sebesar 14,07 persen. “Dari sisi ekonomi, pada tahun 2012 Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang PDB nasional terbesar ketiga (14,07 persen), setelah Provinsi DKI Jakarta (16,40 persen) dan Jawa Timur (14,88 persen),'' kata Hidayat.
