EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mendatang diharapkan membenahi program-program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai target kemiskinan sebesar 9-10 persen pada 2015, seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Saat ini, angka kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 11,25 persen.
Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana mengatakan, Pemerintah telah memiliki banyak program untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi efektivitas program tersebut perlu dibenahi. Ia mengaku bahwa keefektivitasan program harus dipertajam. "Poinnya adalah koordinasi harmoni antara lembaga-lembaga pemerintah baik dalam Pemerintah Pusat, maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ujarnya, Kamis (21/8).
Peran Pemerintah Daerah sangat krusial untuk menurunkan angka kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia mayoritas tinggal di tempat-tempat terpencil. Pemerintah Daerah harus mendorong pertumbuhan lokal. Ia mengatakan, potensi daerah harus dicari.
Pemerintah memiliki program empat cluster untuk pengentasan kemiskinanan. Cluster pertama berupa bantuan Raskin, BOS dan Program Keluarga Harapan (PKH). Cluster kedua adalah pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Cluster ketiga adalah program berbasis usaha kecil, mikro dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Cluster keempat adalah program rumah murah, angkutan umum murah, air bersih dan listrik yang merata serta peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat miskin di perkotaan.
Ari meminta agar Pemerintah mendatang melanjutkan program tersebut. "Komponen tersebut diharapkan ada dan saya harap bisa ditambahkan dengan program UMKM, program modal untuk pemula dan inklusi keuangan," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah perlu mempertimbankan pemberian kredit untuk pemula. "Bagaimana supaya orang baru lulus SMA tapi tak punya modal supaya bisa dapat modal," ujarnya.
Menurut dia, Pemerintah tidak dapat mengandalkan perbankan untuk hal tersebut karena perbankan memiliki SOP pemberian kredit. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk venture capital atau lembaga permodalan nasional untuk membiayai para pemula.
