EKBIS.CO, JAKARTA—Dalam membangun infrastruktur pendukung sektor pertanian, penting bagi pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi investasi yang bersifat portofolio kepada investasi langsung (direct investment). Nantinya, investasi jenis ini akan dialokasikan pada aset rill seperti pembelian aset produktif, pembangunan bendungan, pendirian pabrik, pembukaan perkebunan dan kegiatan fisik lainnya yang mendukung peningkatan produksi pertanian.
“Kalau suasana direct investment tidak memberikan kemudahan, maka investasi dalam bentuk portofolio akan lebih besar,” kata Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor yang juga anggota DPR komisi XI periode 2009-2015 Arif Budimanta akhir pekan lalu.
BUMN, lanjut dia, harus diarahkan menjadi motor penggerak pembangunan. Jika pun saat ini investasi Indonesia masih amrak dalam bentuk portofolio, maka pemerintah harus melakukan kebijakan transfer investasi tersebut. Maksudnya, investasi bisa tetap dalam wujud portofolio tapi yang melakukan kanalisasinya adalah perusahaan milik Negara untuk pembangunan infrastruktur.
Di samping itu, target investasi harus dikejar dengan pemerataan ekonomi. Agar ketika investasi masuk, yang dapat keuntungan hanyalah orang-orang yang memiliki modal, orang mintar dan orang-orang yang punya tanah saja sementara orang miskin tidak dapat apa-apa. Disebutkannya, ketimpangan pendapatan masyarakat sudah tampak sejak 2004 hingga kini. Pada 2004, kata dia, porsi penduduk berpendapatan rendah sebanyak 20,80 persen, sedangkan penduduk berpenghasilan menengah sebesar 37,13 persen dan penduduk berpendapatan tinggi sebesar 42,07 persen.
Kemudian pada 2013, distribusi pendapatan untuk masyarakat berpendapatan terendah berkurang sebanyak 16,87 persen, penduduk berpendapatan menengah sebesar 34,09 persen dan yang penduduk berpendapatan tinggi meningkat menjadi 49,04 persen. “Meski penduduk berpendapatan rendah berkurang, tapi terjadi peningkatan bagi penduduk berpendapatan tinggi sementara penduduk berpendapatan menengah cenderung stagnan,” katanya. Jika hal tersebut terus dibiarkan, ketimpangan akan semakin lebar dan akan terjadi keresahan di masyarakat.
