EKBIS.CO, JAKARTA -- Wilayah Indonesia timur menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan. Dalam program kerja yang telah dicanangkan, pemerintah berencana untuk membangun 13 kawasan industri di wilayah Indonesia Timur.
Ketua Pokja Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Ikhwanuddin Mawardi mengatakan, Indonesia timur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun selama ini belum dioptimalkan dengan baik. Pembangunan di sana harus dipercepat, karena ke depan lahan-lahan di wilayah Indonesia barat akan semakin menipis.
Selain itu, percepatan pembangunan juga akan mempersempit kesenjangan atau disparitas masyarakat di wilayah Indonesia timur. Ikhwanuddin mengatakan, pembangunan di wilayah Indonesia timur terhambat karena kurang dilirik oleh investor asing. Selama ini, investasi di wilayah tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah.
"Sebanyak 80 persen investasi di wilayah timur masih banyak dipegang oleh governance, padahal kalau mau maju harus banyak investasi dari private sector," kata Ikhwanuddin di Jakarta, Senin (12/1).
Ikhwanuddin mengatakan, kesulitan swasta masuk di wilayah timur yakni karena terkendala masalah perizinan dan pembebasan lahan. Padahal, banyak private sector yang tertarik untuk berinvestasi di wilayah tersebut.
Menurut Ikhwanuddin, pertumbuhan di wilayah timur harus lebih besar dari wilayah barat. Karena banyak potensi sumber daya alam dan budaya yang dapat dioptimalkan.
Pembangunan di wilayah timur dapat melalui optimalisasi komoditi di tiap daerah. Misalnya saja, Maluku dikembangkan sektor perikanan, rempah-rempah, dan pariwisata.
Dengan optimalisasi tersebut, maka dapat menekan tingkat kemiskinan, pengangguran dan memperkecil angka gini rasio yang saat ini mencapai 0,43 persen. Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan penduduk asli dan bersifat inklusif.
"Nantinya jika pertumbuhan lebih besar, pengangguran bisa dikurangi sebanyak lima persen sampai 2019, sehingga kemiskinan bisa ditekan ke angka 15,9 persen," kata Ikhwanuddin.
