Rabu 28 Jan 2015 21:51 WIB

Pemerintah Dituntut Selesaikan Masalah Ketimpangan Ekonomi

Rep: Dwi Murdaningsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pemulung cilik berjalan saat mencari sisa sampah di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (16/5). Bank Dunia melaporkan sekitar 870 juta orang hidup sangat miskin di negara dunia dan jaminan sosial adalah salah satu upaya efektif mengakhiri kemiskinan p
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Pemulung cilik berjalan saat mencari sisa sampah di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (16/5). Bank Dunia melaporkan sekitar 870 juta orang hidup sangat miskin di negara dunia dan jaminan sosial adalah salah satu upaya efektif mengakhiri kemiskinan p

EKBIS.CO, JAKARTA - Tantangan ekonomi ke depan akan semakin berat. Ekonom INDEF Eko Listyanto mengatakan tantangan paling besar untuk pemerintahan Jokowi adalah masalah ketimpangan.

Menurutnya sejak beberapa tahun terakhir, tren gini rasio semakin melebar. Jika ketimpangan ini tidak segera diselesaikan, akan bisa berdampak kepada masalah sosial seperti kriminalitas.

"Persoalan utama ada di ketimpangan," ujar Eko, saat dihubungi, Rabu (28/1). Untuk mengurangi ketimpangan, kata Eko, pemerintah baru tertantang untuk menciptakan lapangan kerja.

Ketika masyarakat sudah mendapatkan pekerjaan dengan baik, mereka akan memiliki penghasilan yang layak sehingga masalah ketimpangan pendapatan dan kehidupan bisa diatasi. Salah satu program pengentasan ketimpangan yang paling bisa terlihat yakni pembuatan infrastruktur di daerah pinggir, bukan di kota-kota besar.

Namun, hal ini juga menemui tantangan lantaran sektor pembiayaan dari perbankan masih ada keterbatasan. Tingginya LDR perbankan Indonesia membuat perbankan memiliki tantangan untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Alhasil, pemerintah harus memiliki skema-skema pembiayaan yang lain agar infrastruktur bisa dibangun sesuai rencana. Tahun ini, masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan terealisasi. Pemerintah baru harus bisa membenahi sumber daya manusia agar tidak ketinggalan dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Diakuinya, urusan SDM ini merupakan program jangka panjang yang tidak mungkin tercapai dalam waktu cepat. Dalam jangka pendek, kata dia, setidaknya pemerintah harus bisa mengamankan kebutuhan pangan. Pasalnya, dia menduga sektor pertanian merupakan sektor yang pertama kali akan terkena dampak ketika MEA sudah dilakukan.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement