EKBIS.CO, JAKARTA –Bank Mandiri memandang Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun di RAPBNP 2015 penting untuk menambah penyaluran kredit.
Senior Vice Presiden Corporate Secretary Group Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan sedianya penyertaan modal Rp 5,6 triliun tersebut akan dileveragekan sebagai modal kredit. Penyertaan modal Rp 5,6 triliun bisa dileveragekan 10 kali lipat menjadi Rp 56 triliun untuk pinjaman.
Sementara, jika perusahaan BUMN nonperbankan yang diberikan penyertaan modal biasanya akan mempunyai kemampuan meminjam lebih besar.
“PMN Rp 5,6 triliun itu akan dipinjamkan sebagai modal kredit, jumlah yang dipinjamkan 10 kali lipat dari modal yang diberikan. Kalau Bank Mandiri dapat PMN Rp 5,6 triliun berarti Bank Mandiri nambah portofolio Rp 56 triliun atau 10 kali lipat untuk modal kredit,” jelas Rohan saat dihubungi Republika, Kamis (5/2).
Rohan mengatakan, tambahan portofolio tersebut akan banyak membantu di bidang pembiayaan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Menurutnya, penambahan modal perbankan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk PMN dan penerbitan saham baru atau right issue.
Sedangkan, perusahaan terbuka BUMN juga memiliki kendala untuk mengambil modal dari publik, yaitu adanya delusi dari pemerintah jika mengambil modal dari publik. Dia menilai, tambahan penyertaan modal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional.
Batas maksimal setiap bank untuk menyalurkana kredit adalah 20 persen dari modalnya. Saat ini modal Bank Mandiri sekitar Rp 100 triliun. “Artinya kalau kita tidak melakukan penambahan modal, kemampuan bank-bank nasional untuk men-support pembangunan domestik kecil, dan nanti yang akan masuk lebih banyak bank-bank asing karena mereka punya modal jauh lebih besar,” imbuhnya
Menanggapi, wacana penolakan Komisi XI DPR RI yang menolak sebagian besar PMN kepada perusahaan BUMN termasuk Bank Mandiri, Rohan mengatakan DPR pasti memiliki pertimbangan yang lebih luas daripada sektor perbankan. Jika benar ditolak DPR, Rohan bakal menerima keputusan DPR yang mempertimbangkan kepentingan nasional.
