EKBIS.CO, YOGYAKARTA – Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meminta survei kemiskinan di DIY diperinci agar lebih tepat sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY. "Saya minta untuk survei masyarakat miskin keterangannya lebih jelas dan diperinci, di sektor apa mereka bekerja, apa jenis pekerjaannya dan bagaimana kondisinya. Misalnya petani, kalau mereka tidak mempunyai sawah berarti dia menyewa sawah atau bagaimana?" kata Sultan usai rapat tertutup tentang kemiskinan di Gedung Gadri, Kepatihan Yogyakarta, Selasa (3/3)).
Dengan mengetahui secara jelas apa pekerjaan masyarakat miskin, Sultan menambahkan, nanti bisa dijadikan rekomendasi bantuan apa yang sesuai dengan mereka. Di samping itu Raja Kraton Yogyakarta itu juga mengharapkan adanya kesamaan persepsi tentang data kemiskinan antara BPS, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
Sementara itu Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan dia menghadiri rapat yang membahas tentang kemiskinan karena ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang paling baik untuk mengentaskan kemiskinan.
"Berbagai cara sudah dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo untuk mengentaskan kemiskinan seperti bantuan kambing. Bahkan pernah jumlah kambing lebih banyak daripada penduduknya seperti yang disampaikan Pak Gubernur, tetapi sekarang hilang begitu saja," ujarnya.
Hasto mengakui Kabupaten Kulon Progo tingkat kemiskinannya menduduki ranking keempat. Tetapi berbeda sedikit dengan Kabupaten Gunungkidul yang tingkat kemiskinannya menduduki ranking kelima. Selisihnya hanya 0,3 yakni Kulonprogo yakni jumlah kemiskinan di Kulonprogo 21,3 sedangkan di Gunungkidul 21,6. Menurut saya tingkat kemiskinan di Kulonprogo masih jauh di bawah. Apalagi dibandingkan dengan Kota Yogyakarta yang pendapatan per kapita sudah sekitar 40 juta, sedangkan Kabupaten Kulon Progo.
Dia mengungkapkan yang disampaikan Gubernur DIY dalam rapat tentang kemiskinan antar lain: pertama Pak Gubernur meminta agar ada persepsi yang sama tentang kemiskinan antara BPS, daerah tingkat I dan daerah tingkat II; Kedua melakukan suatu intervensi; Ketiga setelah mempunai konsep nanti formulasinya bagaimana dan apakah bantuan Rp 1 juta untuk setiap KK (Kepala Keluarga) miskin itu akan diteruskan atau tidak. Hal itu akan diputuskan dalam pertemuan tentang kemiskinan berikutnya, jelas Hasto.
