EKBIS.CO, JAKARTA - Harga saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) meningkat sebesar 39 persen dari harga penutupan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 870 (delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi Rp 1.205 (seribu dua ratus lima rupiah) per 31 Desember 2014.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari kenaikan IHSG selama tahun 2014 yang sebesar 21 persen. Dengan harga penutupan tersebut, kapitalisasi pasar BBTN naik dari Rp 9,19 triliun  pada tahun 2013 menjadi Rp 12,73 triliun pada tahun 2014.

"Yang sangat menonjol dalam kinerja ada peningkatan harga saham kapitalisasi pasar tahun lalu 39 persen (yoy). Kita naik posisi ke-9 in terms of asset dari sebelumnya posisi 10," jelas Direktur Utama BTN Maryono, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Kantor Pusat Bank BTN Jakarta, Selasa (24/3)

Dalam RUPST Bank BTN tersebut  mengagendakan delapan agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham. RUPST dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham Bank BTN.  

RUPS tersebut juga menyetujui setoran Deviden perseroan kepada Pemerintah sebesar 20 persen atau lebih kecil dibanding Bank BUMN lainnya. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memperkuat stuktur modal Bank BTN sekaligus untuk mendukung program sejuta rumah yang akan dijalankan tahun 2015.

RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2014. Dalam laporan tahunan disampaikan bahwa sepanjang tahun 2014 peningkatan kinerja mendapat respon positif dari shareholder perseroan. Hal itu tercermin  dari  kinerja peningkatan saham perseroan yang memuaskan selama tahun 2014.

Direktur BTN Iman Nugroho Soeko menambahkan, BTN akan menerbitkan lagi obligasi tapi masih menunggu waktu yang tepat. Diharapkan semester I-2015 BTN sudah menerbitkan obligasi agar tidak perlu audited Maret. Namun, perusahaan masih melihat pergerakan suku bunga.

"Kalau turun mungkin dimundurin. Kami menerbitkan bond karena aset kita KPR itu jangka panjang 15-20 tahun, ada risiko mismatch funding," jelasnya.