EKBIS.CO, JAKARTA - Skema pengelolaan sektor ekonomi termasuk model investasi ala Bank Dunia dinilai tidak sesuai dengan visi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Selasa (31/3), mengatakan karena tidak sesuai dengan prinsip Nawacita maka intervensi bank dunia harus ditolak dan ekonomi domestik harus menjadi bahan konsentrasi.
"Visi Nawacita Jokowi-JK sepertinya akan layu sebelum berkembang. Komitmen untuk membangun dari pinggiran dan juga konsentrasi ke pemenuhan kebutuhan domestik untuk lepas dari ketergantungan impor pangan dan energi hanya akan menjadi pepesan kosong," katanya. Menurut dia, hal ini terbukti dari beberapa skema model investasi dan juga pola penanggulangan kemiskinan lama yang menurut terus pada nasehat dan kebijakan kuno Bank Dunia (World Bank).
Suroto memandang Bank Dunia tak henti-hentinya bekerja dengan modus kuno dengan model ekonomi ujung menjadi pangkal dan pangkal dijadikan ujung akan tetap terus dijalankan. "Mereka terus menekan negara berkembang dengan skema dukungan komitmen utang untuk membangun infrastruktur pendukung dan paket input lain untuk mengembangkan sektor komoditas," katanya.
Ia berpendapat, pola lama proyek yang gagal mengentaskan kemiskinan model pro poor dan pro job akan terus diskemakan. "Semua itu untuk mengendalikan politik dalam negeri berikut pengorganisasianya. Proyek pemberdayaan dengan kriteria dan target terbatas," katanya.
Ia menilai harga komoditas yang sepenuhnya mereka kendalikan di pasar dengan kecenderungan harga relatif yang berkecenderungan terus jatuh menyebabkan negara berkembang tetap miskin dan terus berkelanjutan. Kemudian konversi lahan yang terus terjadi akan membuat kemiskinan terus berkelanjutan.
"Dan kita jatuh dalam posisi ketergantungan akut terhadap impor kebutuhan domestik kita," katanya. Suroto menyayangkan posisi double defisit neraca perdagangan dan pembayaran domestik ternyata tidak juga mampu menjadi bahan pembelajaran yang berarti bagi pemerintahan baru.
