EKBIS.CO, KENDARI -- Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan penggunaan layanan nontunai dapat meningkatkan keamanan saat melakukan transaksi pembayaran, termasuk mengurangi risiko perampokan.

Kepala Perwakilan BI Wilayah Sultra Dian Nugraha di Kendari, Jumat, menegaskan bahwa transaksi nontunai relatif lebih aman dan nyaman.

"Dengan menggunakan transaksi nontunai akan secara langsung dapat mengurangi risiko perampokan akibat membawa uang dalam jumlah besar," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, menggunakan alat pembayaran nontunai lebih nyaman dan efisien sebab prosesnya transparan dan akuntabel.

Dian Nugraha menegaskan bahwa sistem pembayaran nontunai tersebut juga dapat mendorong agar sistem keuangan di Indonesia semakin baik, aman, dan semakin stabil.

Tujuannya menjadi satu ekonomi yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan menjaga kemungkinan penipuan, termasuk perampokan.

"Yang pastinya banyak manfaat dan keunggulan yang dapat diperoleh dari transaksi nontunai. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam melakukan transaksi keuangan tidak lagi menggunakan uang tunai," ujarnya.

Manfaat lain dari layanan nontunai, yakni mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang, peredaran uang palsu, dan pembiayaan terorisme.

Sosialisasi tersebut dilakukan, menurut dia, untuk membangun budaya masyarakat agar mengurangi transaksi dengan uang tunai.

Transaksi nontunai, kata Dian Nugraha, dirancang untuk menjamin keamanan penanganan alur uang tunai, mengurangi risiko perampokan, memudahkan pencatatan uang secara otomatis, dan langsung terdata internal maupun bank.

Selain itu, keunggulan menggunakan transaksi nontunai, yakni efisiensi waktu, validasi uang palsu, perhitungan akurat, dan terperinci, serta penyimpanan yang aman.

"Tentunya, untuk menjadikan masyarakat mau menggunakan transaksi nontunai diperlukan waktu. Saat ini pihak perbankan juga terus menyosialisasikan gerakan ini dan menyediakan layanannya," ujarnya.

Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sendiri sudah diluncurkan pada tanggal 14 Agustus 2014 di Jakarta. Pelaksanaan program ini bisa mengurangi beban bank sentral dalam pencetakan uang. Selain itu, peredaran uang tunai di tengah masyarakat juga lebih terkendali.