Senin 27 Apr 2015 14:04 WIB

Pemerintah akan Merger Bank Syariah Milik BUMN?

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Erik Purnama Putra
Teller melayani nasabah di Banking Hall BNI Syariah, Jakarta, Senin (20/4).
Foto: Republika/Yasin Habibi
Teller melayani nasabah di Banking Hall BNI Syariah, Jakarta, Senin (20/4).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Langkah pemerintah melakukan penggabungan (merger) bank-bank syariah milik BUMN dinilai sudah benar. Merger tersebut harus fokus pada pasar Muslim terbesar, Indonesia.

Direktur Keuangan dan Operasi Bank Panin Syariah Tri Bhakti Irianto mengatakan, Indonesia butuh bank syariah besar karena populasi Muslim terbesar di sini.

"Strategi pemerintah sudah benar. Persaingan makin ketat, mau tidak mau strategi harus diubah,'' ungkap Tri usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jumat (24/4).

Dengan syarat inklusif Laku Pandai, bisa dilakukan oleh bank besar, sementara bagi bank syariah masih susah. Maka harus dibuat strategi agar bank-bank syariah yang lebih kecil dari bank konvensional, bisa juga membiayai sektor-sektor seperti konvensional, belum lagi konvensional juga punya kredit mikro.

Cabang-cabang syariah baik milik sendiri maupun yang bersama induk harus lebih banyak. Saat ini kantor gabungan Panin Syariah dengan induk ada 300 dan milik Panin Syariah sendiri baru 50 kantor.

Mengenai merger bank syariah, Presiden Direktur BNI Syariah Dinno Indiano mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Jika digabungkan, jumlah karyawan empat bank syariah milik BUMN mencapai 26 ribu orang yang setara dengan jumlah karyawan bank nasional besar nomor empat. Sementara aset gabungan hanya seperempat BNI konvensional dengan CAR 13,8 yang terlalu mepet.

"Ini artinya, memang harus ada kajian penambahan modal kalau merger itu digulirkan. Tiga poin yang harus ada dalam kajian itu, bentuk merger, tujuan dan komitmen penambahan modal," ungkap Dinno usai memaparkan kinerja BNI Syariah belum lama ini.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement