EKBIS.CO, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia timur harus didorong dengan pendanaan yang memadai. Percepatan pembangunan di wilayah tersebut tidak bisa hanya bergantung dari APBN dan APBD semata, namun juga perlu melibatkan swasta.   

Ketua Bidang Investasi, Banking, Finance, dan Pengembangan Usaha Kadin Indonesia Wilayah Timur Reza Maspaitella mengatakan, pembangunan di wilayah Indonesia timur bisa dipercepat apabila ada peran swasta nasional, asing, maupun BUMN dan BUMD untuk berinvestasi secara langsung.

Salah satu langkah khusus adalah untuk membuat kerjasama ekonomi internasional dalam konteks bilateral dengan negara-negara yang memiliki kemampuan menunjang pelaksanaan pengembangan ekonomi. Kadin Indonesia telah membentuk payung hukum kerja sama ekonomi dengan setiap pemerintahan negara mitra, seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, Inggris, dan Belanda.

"Selanjutnya akan dibentuk juga kelompok pengusaha dari masing-masing negara dalam bentuk Private Paarticipation Group on East Indonesia Region," kata Reza di Jakarta, Rabu (13/5).

Reza mengatakan, pengusaha yang tergabung dalam kelompok tersebut akan menjadi mitra pemerintah provinsi dan kadin wilayah Indonesia Timur. Nantinya, mereka akan terlibat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengembangan program, serta proyek usaha yang sesuai dengan rencana program percepatan pembanngunan wilayah Indonesia timur.

"Penerapan kerja sama ini akan dilakukan melalui pola investasi public-private partnership dan private-private partnership," ujar Reza.

Menurut Reza, prioritas pertama akan diberikan pada pembangunan energi, infrastruktur transportasi, dan pembangunan sektor kelautan serta perikanan. Selain itu, Kadin juga menetapkan tujuh prioritas percepatan pembangunan yang meliputi sektor pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur, perikanan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, pengembangan pendidikan dan kesehatan, serta industri pengolahan.