EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengimbau pemerintah agar tidak menutup mata dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat sulit saat ini. Pasalnya kondisi ini tentunya berdampak besar pada pelaksanaan kewajiban perusahaan seperti membayar Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri.
Sarman menyebut pemerintah harus memperhatikan kondisi ini serta berupaya keras mencari solusinya. Kondisi ini disebutnya sudah mengkhawatirkan tak hanya bagi pengusaha tapi juga para karyawan.
"Pemerintah jangan menutup mata dengan kondisi ekonomi yang dihadapi dunia usaha saat ini,pemerintah harus ekstra kerja keras bagaimana memulihkan kondisi ekonomi kita yang sudah mengkhawatirkan dunia usaha,"
katanya, Ahad (5/7).
Pembayaran THR di tengah kondisi ekonomi perusahaan yang sulit tentunya menjadi beban perusahaan sendiri. Apalagi menurutnya tahun ini merupakan masa memprihatinkan bagi dunia usaha. Triwulan I Tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya 4,71 persen, inflasi mencapai 6,2 persen, nilai tukar rupiah bertahan diangka 13.250 serta ekspor yang juga menurun.
Ditambah lagi, omzet perusahaan dan pedagang turun drastis akibat daya beli masyarakat menurun tajam. Ditengah kesulitan ini perusahaan harus membayar THR para pekerjanya. Walaupun demikian ia mengatakan tentu ini bukan menjadi alasan untuk kemudian menggugurkan kewajiban memberikan THR. Pengusaha tetap wajib membayarkan hak THR bagi karyawan.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta ini menyebut pemerintah dalam hal ini ikut menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena penyerapan anggaran yang sangat rendah. Padahal dunia usaha sangat berharap besar kepada pemerintah agar mengambil langkah langkah taktis dan strategis memulihkan kembali kondisi ekonomi dan pasar yang lebih bergairah,sehingga dunia usaha tidak memiliki kesulitan dan beban dalam memenuhi kewajibannya kepada pekerjanya.
Oleh karena itu pemerintah harus bisa dengan segera berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,5-6 persen pada triwulan II. Termasuk pertumbuhan di Jakarta diharap mencapai diatas 6 persen. Hal ini bisa dilakukan dengan dimaksimalkannya percepatan penyerapan anggaran APBD dan APBN melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur.
