Kamis 03 Sep 2015 20:02 WIB

Soal Kereta Cepat, Jokowi: Tak Boleh Dana APBN Keluar

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden RI Joko Widodo
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden RI Joko Widodo

EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi terkait pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Namun, bukannya mengumumkan negara mana yang dipilih menjadi pelaksana proyek, Jokowi justru meminta menteri menghitung lagi.

"Pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu dihitung lagi. Karena itu nantinya yang menyampaikan menko atau menteri BUMN," ucap Jokowi usai membagi-bagikan paket sembako pada warga di Lapangan Cobra, Jakarta Utara, Kamis (3/9).

Dalam proyek kereta cepat tersebut, Presiden menekankan tak boleh ada dana APBN yang keluar. Semua harus berasal dari kantong swasta. Pemerintah juga tak mau memberikan jaminan dalam bentuk apapun. Selain itu, pemerintah juga menekankan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebanyak-banyaknya.

Oleh karenanya, Presiden mempercayakan BUMN untuk melakukan kerjasama business to business. "Jadi, garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," kata Presiden.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement