EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyebut pemerintah memutuskan untuk menolak dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Cina dan Jepang.
Dari hasil rekomendasi yang diserahkan tim penilai, pemerintah menyimpulkan Jakarta-Bandung tak membutuhkan kereta cepat. "Iya (ditolak)," kata Sofyan usai mengikuti rapat di kantor Presiden, Jumat (4/9).
Dia menjelaskan, kereta cepat seperti Shinkansen yang telah dikembangkan Jepang memiliki kecepatan 350 kilometer per jam. Adapun jarak Jakarta-Bandung hanya 160 kilometer. Karena ada delapan stasiun sepanjang jalur tersebu, maka kereta cepat akan berhenti tiap 20 kilometer.
"Itu kereta baru jalan langsung berhenti lagi. Sehingga tidak akan pernah tercapai kecepatan maksimumnya," tutur mantan menteri koordinator bidang perekonomian tersebut.
Oleh karena itulah, pemerintah menginginkan agar rute Jakarta-Bandung dibangun kereta dengan kecepatan medium, berkisar 200 hingga 250 kilometer per jam saja. Dengan kecepatan itu, kata Sofyan, biaya investasi dan tarif akan yang dibebankan ke penumpang juga akan lebih murah. "Diperkirakan 40 persen lebih murah," ujarnya.
Lagipula, sambung Sofyan, tidak ada urgensi membangun kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Sebab, ada banyak moda transportasi dan jalur yang menghubungkan kedua kota tersebut, baik kereta biasa, jalan tol dan jalan non tol.
Menurut Sofyan, keputusan soal kereta berkecepatan medium ini baru diputuskan pemerintah setelah menerima hasil penilaian yang dilakukan konsultan dan rekomendasi dari tim teknis. "Proposal ini kan kita evaluasi. Itulah pentingnya kita punya konsultan," kata dia.
Sofyan juga mengaku belum tahu apakah proyek kereta berkecepatan medium Jakarta-Bandung ke depan akan melibatkan Jepang dan Cina lagi atau tidak. Mengenai kemungkinan keberatan dari dua negara tersebut terkait keputusan Indonesia ini, Sofyan mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan langsung.
Pemerintah akan menyampaikan bahwa kerjasama dengan Cina dan Jepang ke depan masih terbuka lebar. "Pembagunan Indonesia kan masih luas sekali yang perlu kita kerjasamakan dengan partner kita, baik Cina maupun Jepang," katanya.
