Rabu 16 Sep 2015 10:32 WIB

Tahun Depan Pemerintah Diminta Kurangi Kegiatan yang Konsumtif

Rep: C03/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sesaat sebelum pembacaan pidato tanggapan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2016 oleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sesaat sebelum pembacaan pidato tanggapan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2016 oleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Langkah pemerintah  meningkatkan alokasi anggaran di RAPBN 2016 untuk infrastruktur, kesehatan dan dana transfer daerah dan desa dinilai belum cukup untuk mendorong laju perekonomian. Pengamat ekonomi  dari Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susanto mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah tambahan untuk  memastikan RAPBN 2016 dapat berperan sebagai stimulus ekonomi.

Di antara langkah itu kata Akhmad yakni dengan meningkatkan produktivitas belanja melalui pengurangan sumber-sumber kebocoran anggaran dan pengurangan kegiatan yang bersifat konsumtif.  “Kemudian juga perlu memastikan masalah klasik seperti penyerapan anggaran itu tidak terulang lagi,” kata Akhmad dalam diskusi dengan tema Mengoptimalkan Peran APBN Sebagai Stimulus Ekonomi.

Kata Akhmad pengalaman selama satu tahun terakhir telah memberikan pelajaran  bongkar pasang Kementrian/Lembaga serta perubahan nomenklatur pemerintah telah menghambat realisasi program kerja dan penyerapan negara. Hal ini tercermin dengan realisasi belanja negara hingga akhir semester I 2015 yang baru mencapai Rp 773,9 triliun atau hanya 39 persen.

Ini lebih rendah dari realisasi belanja pada semester yang sama tahun sebelunya sebesar Rp 779,9 triliun atau 41,6 persen. “Kemudian Pemerintah pusat pun harus melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif terhadap pemerintahan daerahm khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” tuturnya. 

Menurutnya sinergitas antara kebijakan fiskal dan non fiskal menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian nasional.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement