EKBIS.CO, JAKARTA - Pemerintah sedang menggodok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mana saja yang akan diberikan kesempatan mengambil saham PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah perusahaan yang berinduk di AS ini melakukan divestasi.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mewajibkan Freeport melakukan divestasi akan disambut baik oleh BUMN untuk meningkatkan aset. Nantinya, BUMN yang secara finansial kuat yang akan dipilih.

"Tapi memang kita sedang menganalisa bumn mana yang secara balanceit yang kuat untuk mengambil itu," kata Rini usai menghadiri CFO BUMN, di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (22/9).

Rini menjelaskan, perusahaan yang dipimpin oleh Maroef Sjamsuddin ini memang akan melepas sahamnya kepada BUMN sebesar 9,36 persen. Oleh karena itu, pemerintah mendorong bila ada kemungkinan kenaikan besaran saham, maka diusahakan BUMN akan mendapatkan.

"Kami sedang melihat karena pada dasarnya BUMN itu memiliki 9,36 persen. Kami harapkan kalau ada kemungkinan untuk menaikan, nanti kita akan menaikan kepemilikan BUMN," jelas dia.

Sebagai informasi, Rini Soemarno sempat mengatakan telah memberikan izin kepada dua perusahaan BUMN yakni PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam untuk mengambil saham PT Freeport.

Sebagai informasi, saat ini, 9,36 persen saham Freeport dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sisanya, 90,64 persen masih di tangan Freeport. Sesuai amanat PP Nomor 77/2014, Freeport wajib melepas 10,64 persen saham lagi sehingga totalnya menjadi minimal 20 persen kepada pemerintah.