EKBIS.CO, JAKARTA -- Segala perangkat pemerintah dan non pemerintah harus "keroyokan" melakukan pengentasan kemiskinan nasional. Teknisnya harus terkoordinasi dan terintegrasi di bawah kendali kepala negara.
Sayangnya, Rektor Paramadina dan Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah menilai saat ini fokus pemerintah masih belum kentara untuk mengentaskan kemiskinan, bahkan masih sporadis dan tumpang tindih.
"Segera kita usulkan harus ada rapat kabinet khusus soal program pengentasan kemiskinan," kata Firmanzah dalam Diskusi Forum Senator untuk Rakyat bertajuk 'Orang Miskin Bertambang Banyak' pada Ahad (27/9). Jika ada survei selanjutnya soal tingkat kemiskinan, ia hampir yakin angkanya akan menanjak.
Program pengentasan kemiskinan, lanjut Firmanzah, memang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi. Namun tak cukup efektif. Salah satu yang menjadi andalan di antaranya dengan menggulirkan beragam 'kartu sakti' semisal Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu-karu tersebut tak cukup membalut luka kemiskinan yang sudah berdarah banyak, sebab datang serangan El Nino dan bencana kebakaran hutan dan lahan lengkap dengan kabut asapnya.
Maka rapat kabinet harus segera digelar untuk menyusun blue print pengentasan kemiskinan yang belum kentara hingga detik ini. "Tidak ada kata terlambat untuk melakukan tindakan segera, kalau dibiarkan akan makin parah," lanjutnya. Perangkat kabinet dari mulai Menko Perekonomian, Kementerian Sosial, Pertanian, Pemberdayaan Desa, PU maupun yang lainnya harus jelas dan terintegrasi.
Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah memiliki lembaga khusus di bawah wakil presiden yang mengkoordinasikan soal kemiskinan bernama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Lembaga tersebut seharusnya jangan dibubarkan, bahkan dioptimalkan peranannya sebagai sarana koordinasi. Sebab jika tak cepat dikoordinasikan, ia khawatir persoalan kemiskinan akan makin parah terlebih jelang masa pilkada serentak.
