EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyayangkan sikap pemerintah yang tidak terbuka soal kegiatan impor beras. Padahal, praktik impor sama sekali bukan suatu dosa ketika volumenya disesuaikan dengan kebutuhan dan pasokan dalam negeri.
"Ini karena dipolitisasi," kata dia dalam diskusi "Senator Kita" di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (15/10).
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya jujur dan transparan melihat data pangan termasuk beras. Dengan berpedoman pada data yang betul, impor beras tidak akan mendistorsi harga gabah petani.
Ia juga menyayangkan soal ketidakjelasan pelaksana impor beras. Ketika Perum Bulog kabarnya ditunjuk sebagai pelaksana, itu pun gak jelas siapa rekanannya. Di sisi lain, posisi Bulog masih lemah dan belum serius ditempatkan sebagai lembaga pemerintah yang fokus menyangga cadangan beras. "Sekarang ini yang melakukan impor katanya Bulog, tapi sebenarnya tidak, Bulog jadi bungkusnya saja," tuturnya.
Ia pun masih menanti keseriusan pemerintah mengupayakan cadangan pangan terutama beras agar aman. Bukan dengan menjadikan beras sebagai alat pencitraan melainkan secara benar melakukan pengamanan stok beras nasional.
Keseriusan tersebut, lanjut dia, ditunjukkan dengan tidak melulu menyalahkan keberadaan rantai pasok maupun kartel. Sebab masalah pangan yang paling mendasar yakni keseimbangan antara permintaan dengan pasokan. "Begitu spekulan melihat pemerintah tidak punya cadangan di Bulog, ya dia punya kuasa membentuk harga seenaknya,” kata Enny.
