EKBIS.CO,  JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir mengatakan PLN akan fokus pada pembangunan pembangkit listrik berkapasitas besar dalam melaksanakan proyek listrik 35 ribu MW. Pernyataan ini disampaikan usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Selasa (20/10).

"Sekarang ini kita harap, yang awal yang besar-besar dulu. Karena yang besar-besar ini baru selesai empat tahun, jadi harus kita mulai 2015 supaya selesai 2019," kata Sofyan.

Pembangunan pembangkit listrik berkapasitas besar tersebut, kata dia, diperkirakan rampung dalam empat tahun hingga lima tahun. Sedangkan, pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas lebih kecil baru akan mulai dikerjakan pada tahun depan.

"Untuk yang kecil-kecil yang dua-tiga tahun kita mulai tahun depan. Supaya yang besar-besar ini jalan dulu," kata dia.

Sofyan menyampaikan ekspansi pembangunan pembangkit listrik tersebut dilakukan di Tanjung Jati B, Indramayu, Cilacap, dan Cirebon. Pemerintah pun akan melakukan pembangunan melalui mekanisme penunjukkan langsung.

Pemerintah juga akan melakukan penandatanganan power purchase aggreement (PPA) pada November atau Desember mendatang. 

"Begitu juga yang lainnya, kan sampai akhir tahun ini kira-kira total 10 ribu MW atau 11 ribu MW. Untuk nilai investasinya dikalikan saja 2 juta dolar AS dengan 10 ribu MW," kata Sofyan. 

Sofyan mengatakan, dalam pertemuannya dengan Kalla, keduanya membahas hambatan-hambatan dalam pembangunan listrik 35 ribu MW ini, salah satunya terkait lahan pembangunan transmisi. Sementara itu, menurut Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah, Kalla menyampaikan pentingnya pembangunan listrik 35 ribu MW ini. 

Menurut Kalla, besaran pembangunan proyek ini sudah tidak dapat ditawar lagi sebab listrik sudah menjadi kebutuhan pokok. 

"Listrik itu saat ini kata Pak JK sudah masuk kebutuhan pokok. Jadi kalau dulu sembako sekarang tambah listrik jadi sepuluh kebutuhan pokok," kata Husain.

Selain itu, Indonesia juga harus memiliki cadangan listrik nasional sebesar 35 persen. Pemerintah, kata Husain, juga berupaya untuk mengurangi beban subsidi listrik. 

"Beban subsidi menurun karena dari diesel dia kan nanti pakai batu bara lebih banyak, kemudian gas itu kan lebih murah harganya dibanding kalau diesel kan mahal," ungkapnya.