Kamis 22 Oct 2015 19:01 WIB

Istana Tegaskan Kontrak Freeport Belum Diperpanjang

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
 Aktivitas penambangan di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.
Foto: Reuters/Stringer
Aktivitas penambangan di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pihak istana kepresidenan sekali lagi menegaskan bahwa perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia belum disetujui. Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengungkapan bahwa Presiden dan Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memperpanjang  kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 30 Desember 2021. 

Dalam pertemuan Presiden dengan pihak Freeport beberapa waktu lalu, Teten mengungkapkan, yang dibicarakan hanya menyangkut lima hal, yaitu soal royalti, divestasi, peningkatan kandungan lokal, hilirisasi industri/smelter dan pembangunan Papua.

"Presiden dan Pemerintah RI  harus mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang membatasi  bahwa pengajuan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (22/10).

Namun Teten mengakui Pemerintah memang menerima masukan dari semua perusahaan tambang, yang meminta agar negosiasi perpanjangan kontrak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kontrak berakhir, dengan alasan mereka tidak berani mengucurkan dana investasi baru sebelum memiliki kepastian bahwa kontraknya akan diperpanjang.

Namun begitu, lanjutnya, pemerintah di satu sisi bisa memahami persoalan ini, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah juga dihadapkan pada adanya potensi penurunan produksi hasil pertambangan, yang pada akhirnya berimbas pada penurunan royalti sebagai penerimaan negara.  

"Namun, di sisi lain pemerintah tetap terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara RI saat ini," ujar dia. 

Namun Teten tidak menyebutkan apakah akan ada revisi Peraturan Pemerintah nomor 77 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasalnya, revisi PP ini dinilai akan memudahkan Freeport dalam menjalankan operasinya.

"Semangat presiden dalam negoisasi perpanjangan kontrak-kontrak pertambangan pada dasarnya menginginkan adanya manfaat yang lebih besar untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Teten.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement