EKBIS.CO, JAKARTA -- Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan Freeport memberikan nafas segar bagi Indonesia pada era 1960-an saat baru masuk ke Indonesia.
"Memang Freeport waktu itu tahun 1967 masuk ke sini dengan kondisi ekonomi yang lemah, pasca G 30 S/PKI, Inflasi, dan lain-lain, Freeport berani masuk dengan kapital yang sangat besar, dan kami tandatangani kontrak karya pertama," ujarnya dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSuR) bertajuk "Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport", di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Ahad (25/10).
Ia mengklaim, dampak kontrak karya pertama ini, membuat sejumlah perusahaan lain berbondong-bondong masuk ke Indonesia. "Artinya kami saat itu berikan nafas segar bagi Indonesia," lanjutnya.
Ia melanjutkan, pada kontrak karya pertama memang akan berakhir pada akhir 80-an. Dan, sebelum itu berakhir telah menemukan tambang baru Grasberg. Lalu, kontrak karya kedua pada 1991.
"Dalam kontrak karya itu dituliskan kita bisa lakukan operasi hingga 2021 plus 2 kali 20 tahun. Pada 2009 ada UU minerba, jadi pemerintah mengakui kontrak karya kami hanya sampai 2021. Kita berunding kalau kami saat Freeport diberikan permit. Artinya diturunkan posisinya," tambahnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga meminta beberapa poin termasuk pengurangan wilayah. Pada 1991, Freeport diberikan Wilayah Kerja (WK) seluas 2,6 juta ha. Saat ini sekiyat 212 ribu hektare. "Kemudian, pemerintah dengan UU Minerba yang baru ingin kita kurangi lagi dan kita bersedia menjadi 90 ribu ha," sambung Riza.
Jadi, saat ini, ia menegaskan, WK Freeport sudah jauh berkurang. Mengenai peningkatan penerimaan negara. Ia menjelaskan, untuk tembaga sebesar 4 persen, emas 3,75 persen dan perak 3,25 persen. "Jadi kalau orang bilang penerimaan negara kecil, royalti itu hanya sebagian kecil dari penerimaan negara," ucapnya.
Freeport, kata dia punya catatan kontribusi sebesar 60 persen dari pajak dan lain-lain dibanding dari FCX yang hanya 40 persen. Ia menegaskan, Freeport juga berkomitmen meningkatkan pembelian lokal dan penggunaan jasa dalam negeri.
"Sebelum orang ramai bicarakan smelter kami sudah ada pabrik di gresik. Saat ini kami sedang dalam proses ekspansi dalam negeri. Poin terakhir adalah pembangungan smelter artinya sangat penting tapi kalau kita tidak bisa beroperasi lagi ya buat apa?"
"Begini, tambang terbuka kami hanya sampai 2017. Jadi mau tidak mau kita masuk ke bawah tanah. Kalau perpanjangan tidak diberikan kepada kami. Kami tidak bisa operasi. Lantas buat apa kita bangun smelter segala macam," paparnya.
Freeport mau memberikan semua yang diminta kepada pemerintah, asalkan ada kepastian atas izin operasi yang diperpanjang. Soal 60 persen yang diberikan kepada pemerintah, ia menerangkan terdiri sari dua manfaat, yakni manfaat langsung dimana dari 1991 ke 2014 adalah 15,8 miliar dolar AS. Sedangkan, manfaat tidak langsung hampir 30 miliar dolar seperti gaji dan ke pemerintah daerah.
