EKBIS.CO,  JAKARTA -- Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengakui pemberian fasilitas BPJS untuk nelayan sangat penting. Sebab nelayan adalah pelaku usaha di sektor informal yang sangat rentan terhadap berbagai resiko. 

Namun, disisi lain, nelayan tradisional Indonesia berkontribusi sedikitnya 70 persen dari total kebutuhan pangan perikanan domestik.

Riza menilai,  keanggotaan BPJS harus memberikan terobosan akses terhadap perumahan yang layak, jaminan hari tua, dan beasiswa pendidikan bagi anak anak nelayan hingga ke perguruan tinggi.

KNTI mendorong seluruh nelayan dan pembudidaya ikan tradisional beserta anggota keluarganya diikutsertakan ke dalam fasilitas Jaminan Sosial (BPJS) dengan fasilitasi subsidi dari pemerintah.

Riza berpandangan, bila persyaratan penerima BPJS harus memiliki kartu nelayan adalah kebijakan yang sangat keliru. Apalagi faktanya, pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya belum berhasil mendistribusikan kartu nelayan bagi seluruh nelayan di Indonesia. Saat ini diperkirakan tidak lebih dari 40 persen nelayan yang mengantongi kartu nelayan.

"Jaminan sosial bagi nelayan adalah hal paling mendasar yang harus diselesaikan, barulah pemerintah dapat fokus melaksanakan pembangunan perikanan yang berkualitas," kata Riza, Selasa (17/11). 

KNTI, kata Riza, mendukung usulan Menko Maritim untuk membentuk satu badan yang mengurus sistem logistik perikanan dan menjaga harga ikan-produk perikanan di pasar domestik.

Sebanyak 1.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan diserahkan oleh Menko Maritim dan Direktur BPJS kepada 1.000 anggota KNTI  sekaligus pemberian KUR oleh Direktur Utama BNI Achmad Baiquni pada Selasa (17/11). Acara dihadiri Menko Maritim Rizal Ramli, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut BNI, Bupati Indramayu, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, dan sekitar 1.500 nelayan dan pembudidaya ikan. Acara berlangsung di Pantai Karangsong Indramayu, Jawa Barat.