EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan menyatakan banyak desakan dari berbagai pihak agar pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport.

"Tetapi kami (pemerintah) secara konsisten tetap dalam posisi yang jelas, tidak bisa dilakukan (perpanjangan kontrak)," katanya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/11).

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi terkait beredar namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport. Lebih lanjut, Luhut mengusulkan agar PT Freeport dibuat seperti yang terjadi terhadap Total di Blok Mahakam apabila kontraknya tidak diperpanjang.

"Di mana saat Total habis kontraknya di Blok Mahakam pada 2017, maka dikembalikan kepada negara dan dimiliki Pertamina," ujarnya.

Menurutnya, apabila kontrak PT Freeport habis pada 2020, maka pemerintah langsung mengambil alih. "Nanti pemerintah bisa menunjuk PT Aneka Tambang (Antam) sebagai pemegang utamanya," kata pria yang sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

(Baca: Luhut: Tak Untungkan Indonesia, Kontrak Freeport akan Diputus)

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga menegaskan tidak ada negoisasi apa pun, termasuk membicarakan masalah saham terkait namanya yang disebutkan di dalam transkrip rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan petinggi PT Freeport.

"Saya tidak setuju apabila ada negoisasi maupun memberikan saham kepada siapa pun," katanya.

Luhut juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam urusan pembicaraan dengan PT Freeport.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said pada Senin (16/11) pagi melapor kepada MKD terkait dugaan adanya pencatutan nama presiden dan wapres oleh politikus dan anggota DPR dalam perpanjangan kontrak PT Freeport.

Menteri Sudirman telah mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.

(Baca juga: Luhut tak Laporkan Setnov, Yorrys: itu Langkah Negarawan)