EKBIS.CO,
JAKARTA -- Pemerintah akan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat dengan kebijakan fiskal dalam APBN yang lebih produktif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintahan Joko Widodo terus melakukan reformasi kebijakan fiskal dengan mengalihkan belanja nonproduktif seperti subsidi ke belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan, tahun depan anggaran infrastruktur ditingkatkan menjadi Rp 313 miliar dari tahun ini Rp 290,3 triliun.
Menurut Suahasil, pembangunan infrastrukur akan mampu mengurangi ketimpangan. "Pembangunan infrastruktur memberikan benefit bagi lapisan masyarakat bawah," kata Suahasil di Jakarta, Selasa (8/12).
Suahasil mengatakan masyarakat bawah yang bekerja di sektor konstruksi tentu akan terangkat pendapatannya dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur. "Misalnya mereka yang menjadi penggali tanahnya. Jadi, program infrastruktur ini pnting karena memberikan efek berganda," ucap Suahasil.
Selain pembangunan infrastruktur, program lainnya yang dinilai bisa mengurangi ketimpangan pendapatan adalah dana desa. Suahasil menjelaskan, dana desa yang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana desa, akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.
"Dana desa harus digunakan dengan padat karya oleh penduduk desa itu sendiri. Sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.
Ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin di Indonesia memang semakin melebar. Berdasarkan laporan Bank Dunia, rasio gini yang menjadi indikator ketimpangan sudah menyentuh angka 0,42 pada tahun ini.
Program pembangunan infrastruktur dan dana desa memang sejalan dengan saran Bank Dunia untuk mengurangi ketimpangan. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves menuturkan, kunci perbaikan ketimpangan terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Selain itu, pemerintah juga harus memperluas lapangan kerja melalui investasi yang lebih besar untuk infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan perubahan pendekatan regulasi agar lebih fleksibel dan responsif.
"Kalau upaya tersebut bisa dijalankan dengan baik, saya optimistis tingkat ketimpangan menurun karena kesejahteraan meningkat," ucap dia. (Baca: Pendapatan Orang Kaya RI Makin Jauh Tinggalkan Orang Miskin)
