EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Dunia menilai mekanisme dalam distribusi dana desa perlu diperbaiki. Hal ini karena sistem distribusi yang sedang berjalan tidak merata dan dapat memicu ketimpangan pendapatan antarpenduduk di daerah.
Ahli Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan sumber ketimpangan perolehan manfaat itu karena rumus 90 persen dana desa yang dibagi merata setiap desa, dan hanya 10 persen sisanya yang berdasarkan kriteria demografis dan geografis. Menurut Diop, populasi penduduk miskin di setiap desa berbeda. Pembagian alokasi hingga 90 persen dari total anggaran dana desa, dikhawatirkan perolehan manfaat dari dana desa tersebut untuk setiap penduduk tidak merata.
"Desa dengan jumlah penduduk yang sedikit menerima manfaat dana desa lebih besar, sedangkan desa dengan jumlah penduduk yang banyak menerima manfaat dana desa lebih sedikit," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/12).
Diop menilai mekanisme distribusi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi anggaran desa telah meningkat lebih dua kali lipat menjadi Rp 46 triliun di 2016 dari Rp 20,7 triliun pada 2015. Selain masalah distribusi, Diop menilai, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa untuk mengelola insentif anggaran tersebut.
Keterbatasan kapasitas aparatur desa, kata Diop, justru bisa menggagalkan optimalisasi penggunaan dana desa tersebut untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. "Sejumlah penundaan pencairan dana desa tahun ini yang signifikan menujukkan kurangnya persiapan pemerintah daerah dan desa," ujarnya.
Namun, di samping beberapa permasalahan tersebut, Diop memuji peningkatan alokasi dana desa ini karena dapat melipatgandakan belanja sektor produktif, terutama untuk membangun infrastruktur daerah.
Ekonom CRECO Research Institue Raden Pardede mengatakan masalah dari anggaran dana desa adalah penggunaannya yang tidak optimal. Dia mencontohkan, saat kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Nusa Tenggaran Barat akhir pekan lalu, dana desa yang disalurkan ke sebuah desa mencapai Rp 400 juta. Namun, dana tersebut digunakan untuk membangun jalan desa yang panjangnya hanya 670 meter.
"Jadi masalahnya ada di perencanaan penggunaan anggaran itu. Kalau soal dana desa, kami tidak 'against' soal itu," ujarnya.
