EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan jilid delapan pada Senin (21/12). Asisten Deputi Telematika & Utilitas Kemenko Perekonomian Eddy Satria sedikit membeberkan apa-apa saja yang mungkin menjadi isi dari paket kebijakan tersebut.
"Usulannya mengenai sektor logistik, one map policy, dan kilang, tapi mungkin. Besok akan dibahas lagi" ujarnya kepada Republika, Ahad (20/12).
(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Dievaluasi, Begini Hasilnya)
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, persoalan logistik yang terpenting seperti apa kebijakan stimulusnya yang mempunyai dampak menurunkan biaya logistik.
"Selama ini judulnya saja yang selalu bagus dari paket satu sampe tujuh, tapi dampak langsung dan implementasi kongkrit itu yang belum jelas, misalnya kebijakan mengenai deregulasi berbagai macam aturan yang tumpang tindih. Itu realisasinya mana dan apa yang kongkrit," kata Enny.
Kendati begitu, ia menilai, kebijakan untuk menurunkan biaya logistik pasti akan akan disambut baik, karena memang itu problem yang paling utama.
Enny menilai pemerintah harus mencari solusi atas apa yang menyebabkan biaya logistik mahal itu, baik dari segi infrastuktur dan lain sebagainya.
"Infrastuktur di pelabuhan terbatas sekali sehingga terjadi dwelling time atau konektivitas harus diurai satu persatu," lanjutnya.
Ia melanjutkan, infrastruktur untuk logistik mayoritas melalui jalur darat. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dan menjadi salah satu yang sebabkan mahalnya biaya logistik.
"Sekarang apa intensif yang diberikan pemerintah untuk mendoorong investor masuk ke infrastuktur laut melalui pelabuhan dan apa yang bisa efisienkan jalur pelabuhan dan juga tentu konektivitas antar daerah," ungkap dia.
Baca juga: Tahun Depan, Paket Kebijakan Ekonomi Sasar Perizinan di Daerah
