EKBIS.CO, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meyakini rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) akan menurun pada 2016 seiring membaiknya perekonomian Indonesia.
"Saya yakin akan turun karena sudah ada relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia," ujar Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti usai sebuah acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/1).
Destry mengatakan NPL perbankan Indonesia berada di 2,7 persen pada 2015. Menurut dia, hal ini disebabkan penurunan harga komoditas tambang yang memang kecenderungannya sudah terjadi setelah 2009.
Dia melanjutkan angka 2,7 persen tersebut perlu mendapat perhatian lebih karena ada kencenderungan nilai NPL meningkat dua kali lipat dalam rentang tahun 2013-2015.
Selain itu, kata Destry, yang perlu diwaspadai perbankan adalah melambatnya dana pihak ketiga (DPK). Ini disebutnya dapat membuat nilai loan to deposit ratio (LDR) dapat mencapai 100 persen. Jika keadaan tersebut terjadi, likuiditas akan semakin ketat yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan padahal bank harus mengelurakan kredit lebih cepat. Akibatnya bank kesulitan menurunkan suku bunga. Oleh karena itu, Destry menyarankan bank mengeluarkan produk-produk baru seperti obligasi dan memaksimalkan sumber dana terutama dana pensiun serta asuransi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang diyakini semakin membaik pada 2016. Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto mengatakan hal tersebut karena berbagai kebijakan Bank Indonesia yang lebih akomodatif daripada dua tahun sebelumnya. "Kebijakan Bank Indonesia lebih akomodatif dan ruang penyesuaian BI Rate terbuka walau tetap menjaga kehati-hatian di tengah tingginya ketidakpastian global dalam jangka pendek," ujar Ryan.
Hal itu terlihat dari keputusan BI untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 7,25 persen, berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur BI pada 13-14 Januari 2016. Ia optimistis bahwa kebijakan yang disambut positif oleh pasar itu pun akan dilakukan dua sampai tiga kali lagi pada 2016 juga sebesar 25 poin. Kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah dinilai Ryan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan akibat pertumbuhan ekonomi pada 2015 hingga tiga kuartal berkisar 4,7 persen, menurun dibandingkan dengan pada 2014 yang rata-rata menyentuh lima persen.
