Ahad 27 Mar 2016 16:40 WIB

Kenaikan Harga Minyak Mentah Dinilai Perlu Diantisipasi Pemerintah

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
Petugas mengisi bahan bakar jenis premium di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (30/12).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Petugas mengisi bahan bakar jenis premium di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (30/12).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April 2016.  Pengamat Energi Marwan Batubara menjelaskan, ‎pemerintah boleh saja menurunkan harga BBM saat ini dengan melihat penurunan harga minyak dunia tiga bulan ke belakang. Namun pemerintah juga harus memprediksi dalam tiga bulan ke depan, harga minyak dunia akan mengarah ke mana.

"Tetap harus mengantisipasi bahwa harga minyak dunia bisa kembali naik. Ini yang harus dipersiapkan," kata Marwan, Ahad (27/3).

Apalagi pada tiga bulan ke depan, kata dia, bertepatan memasuki bulan Ramadhan yang membuat masyarakat cenderung membutuhkan banyak dana, termasuk saat masyarakat Muslim memasuki hari raya Idul Fitri. Jangan sampai saat bulan ini, ujarnya, pemerintah tiba-tiba memberikan kabar kurang baik dengan kenaikan harga BBM.

Melihat hal ini, Marwan lebih memilih agar pemerintah tidak menurunkan harga BBM terlalu signifikan. ‎Sehingga dana yang didapat dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, bisa digunakan untuk menstabilkan harga BBM tiga bulan berikutnya saat harga minyak dunia merangkak.

"Sebenarnya begini, kita (pemerintah) turunkan rendah pun belum tentu harga barang dan jasa ikut turun. Jadi percuma diturunkan. Lebih baik ditahan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat," kata Marwan.

Namun untuk menahan penurunan yang tidak terlalu besar, pemerintah diharap bisa lebih transparan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan penjelasan ke mana dana yang ditahan ini nantinya akan dialokasikan. Sehingga masyarakat pun tidak bertanya-tanya kenapa harga BBM tidak turun disaat harga minyak dunia melemah.

"‎Karena ini bukan uang milik negara, tapi milik rakyat. Jadi uang ini harus diketahui mereka untuk apa-apanya," kata Marwan.

Baca juga: Menperin Minta Fokus Pengembangan Industri Kecil di Daerah

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement