EKBIS.CO, JAKARTA --  Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah pelapor Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dalam pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) pada kuartal III 2015 sebanyak 2.166 korporasi non bank.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendar, ini menunjukkan respon korporasi terkait pelaksanaan ketentuan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) korporasi non bank semakin membaik.

"Kami bersyukur responnya cukup baik. Dengan jumlah pelapor yang terus meningkat, hingga triwulan III 2015 tercatat 2166 korporasi non bank atau 85 persen dari total korporasi yang wajib lapor telah menyampaikan laporan KPPK,"ujar Hendar di Gedung BI, Jakarta, Senin (28/3).

Hendar menjelaskan, hal itu berdasarkan PBI No No. 16/20/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank.  "Jika dilihat dari Outstanding ULN, korporasi yang telah menyampaikan laporan KPPK ini telah mencakup 95 persen dari outstanding ULN korporasi yang wajib lapor. Selain itu, tingkat pemenuhan kewajiban rasio lindung nilai dan rasio likuiditas pun juga cenderung meningkat," ujar Hendar.

Lebih lanjut Hendar menjelaskan, korporasi yang memenuhi kewajiban Rasio Lindung Nilai untuk kewajiban valas hingga 3 bulan ke depan sebanyak 1.737 korporasi, yaitu 83 persen dari korporasi yang melapor. Persentase tersebut meningkat dibandingkan kuartal II 2015 (1.309) dan kuartal I 2015 (1.084). Peningkatan serupa juga terlihat pada pemenuhan kewajiban Rasio Lindung Nilai untuk kewajiban valas 3-6 bulan ke depan dan kewajiban Rasio Likuiditas. 

Sementara itu, volume transaksi lindung nilai oleh korporasi mengalami peningkatan pasca penerapan ketentuan KPPK. Jika pada 2014 total transaksi lindung nilai (derivatif) beli korporasi domestik tercatat sebesar 36,81 miliar dolar AS maka pada 2015 mencapai 41,61 miliar dolar AS atau meningkat 13 persen.