EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta pihak regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mencari alternatif holding Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai langkah untuk merespons kompetisi di tingkat regional maupun global.

Menurut Jokowi, untuk dapat berkompetisi memanfaatkan potensi di pasar domestik, BPD sebaiknya membangun sinergi holding.

"Menurut saya sebaiknya BPD membangun sinergi holding. Tidak bekerja sendiri-sendiri. Kalau holding-nya jadi, maka bisa menggerakkan sektor produktif," kata Presiden Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).

Jokowi menilai, holding BPD penting untuk diimplementasikan, seiring dengan peningkatan intensitas persaingan di industri perbankan. Kendati begitu, keputusan holding diserahkan kepada pemegang saham, terutama Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Apalagi pada tahun ini setidaknya akan terbentuk enam holding BUMN.

"Kalau BPD‎ mau untuk holding dan bisa saling membantu, maka akan memudahkan," ujar Jokowi.

Ia mencontohkan, jika BPD menerapkan holding, maka kekuatan besar pada PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bank DKI). Nantinya Bank DKI dapat membantu BPD-BPD lain.

"Bank DKI dengan kekuatan besarnya bisa membantu," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia menghimbau OJK dan BI agar bisa berkoordinasi mencarikan solusi untuk merealisasikan holding BPD. Pemerintah, kata Jokowi, tidak akan mencampuri pembentukan holding ini. Akan tetapi koordinasi akan terus ditingkatkan agar kebijakan moneter dan fiskal bisa tetap sinkron.

"Karena, kalau tidak saling bertemu, maka tidak akan sejalan. Ini bukan intervensi," katanya.