EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mengalami pemangkasan anggaran untuk RAPBN-P 2016 sebanyak Rp 8,4 triliun. Sejumlah program dan kegiatan akan disesuaikan kembali sembari tetap menjaga program-program pembangunan prioritas tidak terganggu.
"Potensi penghematan dari sisa lelang kemudian kegiatan-kegiatan belanja barang, belanja modal yang tidak prioritas kemudian program-program yang bersayap," Kata Menpuperan Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya pekan ini. Menurut dia, pemangkasan anggaran tersebut relatif kecil dibandingkan dengan kementerian dan lembaga yang lain.
Pemangkasan anggaran akan disumbang dari hasil sisa lelang sampai Maret sebanyak Rp 2,8 triliun. Selain itu terdapat program yang dulu diblokir oleh Kemenpupera sebesar Rp 650 miliar.
Sisa pemangkasan Rp 5 miliar akan disumbang dari dipotongnya anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, rehabilitasi kantor dan pembelian kendaraan untuk proyek. Ia meyakinkan program-program prioritas pemerintah tidak akan terganggu.
Selain dipangkas, Kementerian juga mendapat tambahan dana Rp 2,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ASIAN Games.
Untuk kekurangan anggaran pembebasan lahan jalan tol sebesar Rp 16 triliun di 2016, Menteri Basuki mengatakan akan menggunakan pendekatan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Land Bank yang artinya menggunakan anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang dapat digunakan setelah APBNP disahkan.
Kebutuhan dana untuk pembebasan lahan 47 ruas tol yang ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional mencapai Rp 40 triliun. Kebutuhan pada 2016 adalah sebesar Rp 16,9 triliun sedangkan anggaran pengadaan lahan yang ada di DIPA Kemenpupera hanya sebesar Rp 1,4 triliun.
“Jumlah tersebut masih dipotong oleh biaya operasional juru ukur, dan administratif sehingga dana efektif yang bisa disalurkan ke warga hanya berkisar Rp 864 miliar,” tutur Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Kemenpupera Herry Marzuki beberapa waktu lalu.
Herry mengungkapkan dana Rp 16,9 triliun tersebut terdiri dari lahan Trans Jawa senilai Rp 4 triliun, nonTrans Jawa senilai Rp 10,7 triliun, serta Trans Sumatera dan lainnya senilai Rp 2,2 triliun.
