EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan perkiraan keperluan anggaran pada 2017 sebesar Rp166 triliun.
"Itu angka hasil prakonsultasi regional sebanyak empat kali di lokasi berbasis pulau dan wilayah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai Konsultasi Regional (Konreg) 2016 di Jakarta, Selasa.
Pra-konreg merupakan wahana komunikasi antara satuan administrasi pangkal (Satminkal) pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara pusat dan daerah.
Meski begitu, kata Basuki, nilai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
"Dari hasil pra-konreg, total kebutuhan Rp166 triliun (2017) nanti akan dicoba dijadikan Rp104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif kami. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong," katanya.
Terkait dengan upaya pemotongan tersebut, menurut Menteri Basuki, bisa dilakukan dengan vertikal seperti pekerjaan 1 tahun menjadi 2 tahun atau secara horizontal, yang artinya pelaksanaannya ditunda.
Sementara itu, dalam menyusun program prioritas, Menteri Basuki mengatakan bahwa pihaknya telah menyusunnya berdasarkan kewilayahan, yaitu konektivitas, disparitas antara wilayah dan ketahanan air, pangan dan energi, dan peningkatan kualitas hidup.
Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyusun program prioritas berdasarkan kewilayahan, yakni: pertama, untuk konektivitas; kedua, disparitas antarwilayah dengan mengurangi kesenjangan wilayah; ketiga, untuk ketahanan air, ketahanan pangan dan energi; keempat, untuk peningkatan kualitas hidup, termasuk perumahan dan air minum di dalamnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hermanto Dardak menjelaskan dari rekapitulasi program Kementerian PUPR pada tahun 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp166 triliun tersebut dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita.
Empat agenda itu adalah untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 persen), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp37 triliun (22,3 persen), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp60,9 triliun (36,7 persen), dan mendukung peningkatan kualitas hidup Rp29,4 triliun (17,7 persen).
