EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati asumsi makro Rancangan Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Dalam rapat gabungan antara DPR, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan, disepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen.
"Pertumbuhan ekonomi disetujui 5,1 persen," ucap ketua Komisi XI, Melchias Mekeng, saat rapat yang digelar hingga larut malam, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).
Selain itu, untuk Inflasi dipatok 4.0 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.300, Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,3 persen. Sementara untuk target pembangunan, disepakati tingkat pengangguran 5,6 persen, tingkat kemiskinan 10,5 persen, Gini Rasio 0,39 . IPM 70,1.
"Jadi dari pertimbangan tadi, saya lebih nyaman dengan 5,1 persen," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dirinya tidak ingin mengulangi kejadian di 2016, dimana revisi dilakukan ke bawah. Kalau bisa, kata dia, perubahan bergerak ke atas. Ia juga mengaku tetap mengusahakan penerimaan pajak semaksimal mungkin. Setiap pekan pihaknya selalu bertemu dengan wilayah, untuk berbicara soal target.
"Dengan demikian, kalau kita dapat estimasi penerimaan akurat, maka komposisi akan lebih realistis," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, secara historis, menurunkan tingkat kemiskinan 10 persen itu sulit dibandingkan menurunkan dari range 10 persen sampai 20 persen. Namun, untuk kemiskinan, dengan komitmen pemerintah tetap menjaga belanja dengan tager kelompok miskin.
"Jadi kalau dari sisi komitmen, ini saya rasa sangat komitmen dari pemerintah ini dari masa ke masa. Soal kemiskinan, kita punya riwayat yang konsisten dari perpindahan pemerintahan," kata jelas dia.
Mengenai pengangguran, kata dia, ini dilematis. Setiap negara sekarang menghadapi pertumbuhan, tapi Jobless Gross juga terjadi. Jadi, menurutnya, yang disebut kehilangan pekerjaan karena teknologi ini adalah dengan cara menciptakan pekerjaan. Job distraction karena teknologi bagaimana menciptakan pekerjaan dari program pemerintah, apakah padat karya atau lainya.
"Saya menganggap bahwa yang sudah disampaikan masalah kemiskinan dan pengangguran ini sangat rasional," kata Sri Mulyani.
