EKBIS.CO, JAKARTA -- Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian negara tercatat semakin menurun tiap tahunnya. Menurut Ses Dirjen Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian tanah air terus menurun sejak 2001.
Ia pun menyampaikan, pada 2001, sektor industri berkontribusi hingga sekitar 29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Indonesia bahkan hampir masuk dalam kategori negara industri. Parameternya, kontribusi dari sektor harus mencapai 30 persen terhadap PDB. Tetapi, hal itu menjadi semakin sulit dicapai.
"PDB sektor ekonomi kita terbesar adalah industri. Kedua pertanian, ketiga perdagangan, keempat dll sektornya. Setelah 2001 turun terus kontribusi sektor industri. Hingga 2016 kuartal kedua kita mencapai 18 persen tambah 3 persen sektor migas jadi 21 persen. Sangat drastis. Artinya tiap tahun ada penurunan 0,7 persen turun sektor industri ke postur ekonomi nasional," kata Taufiek, Jumat (16/9).
Kondisi ini dinilai Taufiek sangat berbahaya karena menyebabkan daya saing industri di tanah air menurun. Sehingga, barang-barang impor pun membanjiri Indonesia. Untuk menjadi negara industri, Indonesia harus dapat melakukan sejumlah perbaikan, yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur termasuk energi, serta membenahi regulasi.
Taufiek menjelaskan, banyak industri dalam negeri yang kalah bersaing karena mahalnya harga migas. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan aturan yang dinilai terlalu banyak dan memperumit izin industri.
Tak hanya itu, menurutnya, modal pendukung industri pun juga harus dibenahi. Pemerintah, sambung dia, perlu mensinergikan tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor industri. Sebab, selama ini sumber daya manusia yang ada hanya mendapatkan teori dan kekurangan praktik di lapangan.
"Modal dasar kita sudah besar, sumber daya manusia dan sumber daya alam, kreativitas dan inovasi cukup bagus. Tapi mengintegrasikan ke sektor industri itu kadang-kadang hasil riset terhenti di hasil riset saja. Itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam kebijakan," kata dia.
