EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan transaksi pembayaran (PTP). Dalam aturan tersebut, juga akan diatur pelaksanaan layanan jasa keuangan berbasis teknologi (financial techonology atau fintech).
Direktur Utama salah satu penyedia layanan fintech, KinerjaPay, Edwin Ng, menilai regulasi ini sangat diharapkan oleh pelaku usaha fintech, terutama dari segi mitigasi risiko. Sebab, layanan yang berbasis teknologi digital seperti ini rentan terkena security breach atau kebocoran data.
"Regulasi itu penting sekali untuk mendukung kami. Persiapan kami dari sisi implementasi dan pengembangan agar sistem keamanan semakin oke," ujar Edwin Ng usai penandatangan kerja sama dengan perusahaan spesialis jasa pembayaran Asia, PaySec, dan perusahaan remitansi Intrajasa di Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut Edwin, KinerjaPay selalu mengalami serangan hacker pada sistem setiap harinya. Namun, ia mengaku sistem perusahaan e-commerce yang didirikannya ini tidak pernah mengalami kebocoran data. Kendati begitu, hal tersebut belum tentu dapat dilakukan oleh perusahaan fintech lainnya. Sehingga, fungsi bank sentral sebagai otoritas pembayaran pun sangat penting dalam hal ini.
Selain dari segi keamanan, regulasi juga penting agar pelaku fintech tidak sembarangan memberikan pelayanan yang mengakibatkan banyak uang WNI lari ke luar negeri. Edwin mencontohkan hal itu seperti kerja sama yang dilakukannya dengan PaySec, dan Intrajasa.
Dengan bekerja sama oleh kedua perusahaan regional ini, kata Edwin, dana dari Indonesia bisa pergi keluar. Apalagi perusahaan remitansi itu seperti kliring, yang dapat melakukan transfer dana antarbank bahkan ke luar negeri. "Transfer bebas ke luar, duit indonesia keluar dong. Makanya tentu harus ada regulasi dari Indonesia. Sehingga kalau ada regulasi tidak sembarangan dipakai oleh pemain lain. Jadi regulasi itu penting sekali," katanya.
