Kamis 06 Oct 2016 18:51 WIB

Tiga Negara Dukung Indonesia Bangun Lumbung Pangan di Perbatasan

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nidia Zuraya
Perbatasan RI-Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat.
Foto: ISTIMEWA
Perbatasan RI-Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat.

EKBIS.CO, JAKARTA -- Tiga negara mendukung upaya Indonesia membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Cina, Singapura dan Malaysia dalam pertemuan menteri-menteri pertanian negara-negara ASEAN di Singapura, Rabu (5/10).

Program pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan tersebut telah  tertuang dalam dokumen grand design Pembangunan Pertanian Jangka Panjang dan Roadmap Pengembangan Komoditas Pertanian di Indonesia 2016-2045, dengan semangat “Indonesia Feed the World”.

"Selain berupaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, ASEAN, dan dunia, program lumbung pangan daerah perbatasan juga merupakan solusi menghentikan impor pangan ilegal," kata Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman, Kamis (6/10).

Ia mengatakan, dukungan dari tiga negara tetangga tersebut merupakan peluang besar untuk Indonesia melakukan ekspor. Itu artinya pergerakan perekonomian di wilayah perbatasan bisa tumbuh dengan mengelola potensi sumberdaya spesifik lokasi masing-masing.

Ia melanjutkan, beberapa wilayah perbatasan Indonesia memiliki pasar spesifik seperti Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang akan memasok ke pasar Singapura dan Malaysia. Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan memasok pangan ke Sabah, Serawak Malaysia dan Brunei.

Wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara memasok pangan ke Filipina, Provinsi Papua memasok ke Papua Nugini, serta perbatasan Nusa Tenggara Timur yang akan memasok pangan ke  Timor Leste.

Kebijakan Kementan membangun lumbung pangan di perbatasan tersebut diakui Amran sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggir secara sinergis. Program tersebut akan dilaksanakan secara sinergis dengan menggandeng Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, badan Nasional Pembangunan Perbatasan, 42 Bupati/Walikota wilayah Perbatasan dan para Gubernur.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement