EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah memproyeksikan realisasi penyerapan belanja pemerintah baik pusat dan daerah tahun ini berada di rentang 90 hingga 93 persen dari total anggaran yang tersedia. Angka ini lebih rendah dibanding optimisme pemerintah sebelumnya bahwa serapan anggaran bisa tembus 95 persen.
Di empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang menangani wilayah Jakarta saja, serapan anggaran per pekan terakhir Desember 2016 ini masih sebesar 85 persen. Padahal, Jakarta menguasai 80 persen dari total belanja APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, lebih kecilnya serapan anggaran di tahun ini lebih disebabkan oleh dininya pelaksanaan anggaran pada 2016 ini. Hal ini lantaran sejak tahun lalu Presiden Jokowi menginstruksikan agar proses lelang proyek-proyek strategis bisa berjalan lebih awal. Serapan yang lebih banyak ditarik ke awal tahun membuat pembiayaan di akhir tahun tidak begitu kencang.
Sementara terkait pemangkasan anggaran dan penundaan transfer daerah yang dilakukan pemerintah di kuartal ketiga tahun ini, Sri menyebut tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Ia beralasan, pemerintah sejak awal sudah melakukan penahapan komitmen pembayaran untuk proyek yang berjalan sejak September lalu. Sri mengungkapkan, meski secara rasio masih lebih kecil dibanding tahun lalu, namun secara nominal serapan anggaran tahun ini masih lebih tinggi.
"Itu menggambarkan, kalau melihat total jumlah belanja nyaris sama. Jadi bukan karena self blocking (pemangkasan anggaran)," ujar Sri akhir pekan ini.
Meski noninal serapan anggaran negara lebih tinggi tahun ini, Sri mengaku bahwa masih ada ruang perbaikan penyusunan anggaran dari sisi estimasi biaya proyek. Menurutnya, penyusunan anggaran tahun 2016 ini ada kecenderungan overbudgeting yang cukup tinggi. Menurutnya, adanya overbudgeting ini pada akhirnya akan berimbas pada realisasi penyerapan anggaran yang ternyata lebih rendah.
"Dari sisi manajemen anggaran, suatu overbudegting atau kurang akuratnya estimasi ini gambarkan dan ciptakan dampak jumlah anggaran belanja terlalu besar," katanya.
Ekonom senior dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menilai, serapan anggaran tahun ini yang bakal tertahan di level 93 persen masih lebih rendah dibanding realsiasi tahun-tahun sebelumnya yang bisa menyentuh 95 persen. Menurutnya, seretnya serapan anggaran tahun ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemangkasan anggaran dan penundaan transfer daerah. Apalagi, target belanja pemerintah yang terbilang tinggi tidak dibarengi dengan penerimaan negara yang sepadan.
"Sehingga pemerintah terpaksa menunggu tebusan amnesti pajak. Jadi praktis kegiatan belanja dimulai lagi baru Oktober awal. Agak mundur," ujar dia.
