EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah secara resmi mencabut kewenangan JP Morgan Chase Bank sebagai bank persepsi di Indonesia per 1 Januari 2017. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sikap tegas pemerintah ini diharapkan bisa memberikan sinyal bagi lembaga pemeringkat lainnya agar menciptakan iklim ekonomi yang membangun, alih-alih justru memberikan kesalahpahaman mengenai kondisi ekonomi terkini.
Meski tak lagi melanjutkan kerja sama dengan dengan JP Morgan, namun Sri menyebutkan pemerintah masih akan melanjutkan kerja sama dengan bank persepsi dan primary dealer SUN lainnya sepanjang ada prinsip saling menguntungkan. Sri juga minta adanya profesionalisme bagi setiap lembaga riset dalam merilis hasil risetnya terutama yang bisa memberikan pengaruh bagi iklim perekonomian.
"Kami menghormati seluruh produk dari lembaga riset. Karena pemerintah juga perlu mendengar pandangan dari luar. Dari sisi kami, kami juga melakukan perbaikan dan reformasi," ujar Sri di Kementerian Keuangan, Selasa (3/1).
Selain itu, Sri juga menambahkan bahwa ekonomi Indonesia selalu ditopang oleh faktor fundamental dan psikologi pasar. Karenanya, Sri menilai bahwa baik lembaga riset dan pemerintah harus membentuk iklim psikologi pasar yang positif.
"Bukannya melakukan apa yang disebut missleading dalam hal ini. Ini adalah sesuatu yang kami lakukan. Setelah melakukan evaluasi kami ingin seluruh stakeholder kami mendapatkan massage yang sama. Mari kita kerja sama secara positif, pemerintah akan melakukan perbaikan di dalam seluruh kebijakan fundamental internal kita," katanya.
Sri menambahkan, di dalam negeri pemerintah bekerja keras untuk melakukan perbaikan ekonomi termasuk melakukan reformasi kebijakan. Pemerintah, lanjutnya, juga semaksimal mungkin menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel sepanjang tahun 2017 ini.
"Oleh karena itu setelah kami melakukan evaluasi, kami ingin seluruh stakeholder mendapat message yang sama. Mari kita bekerja secara positif. Pemerintah akan melakukan perbaikan dalam seluruh kebijakan fundamental ekonomi kita, dan kami harap kebijakan itu di-recognize dan di-report. Kalau memang masih kurang, kami akan perbaiki," jelas Sri.
