EKBIS.CO, JAKARTA - Kursi Direktur Utama (Dirut) dan Wakil Dirut PT Pertamina (persero) masih kosong hingga saat ini. Dewan Komisaris (DK) Pertamina juga belum bisa memberikan keterangan terkait siapa saja calon pengisi pimpinan perusahaan migas terbesar di Indonesia ini. Namun, salah satu Anggota DK Pertamina Suahasil Nazara menegaskan bahwa pengisi kursi Pertamina-1 harus bisa menyeleraskan seluruh direktorat di perusahaan.
Selain itu, Suahasil juga mengatakan, pimpinan Pertamina harus bisa bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait proses bisnis perusahaan. Artinya, Dirut Pertamina nantinya harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait industri migas. Meski begitu, Suahasil menolak menjelaskan apakah Dirut Pertamina nantinya harus memiliki pengalaman kerja di industri migas atau tidak. Suahasil juga menolak menyebutkan apakah posisi Dirut harus berasal dari dalam tubuh perusahaan atau dari luar.
"Pokoknya memiliki pengetahuan mengenai bisnisnya. Pengetahuan untuk membuat yang beda-beda elemen itu aligned (selaras), klik gitu lho. Baik yang hulu, hilir, pengolahan, energi baru terbarukan. Semuanya aligned," jelas Suahasil di Kementerian Keuangan akhir pekan ini.
Suahasil juga menegaskan bahwa Dewan Komisaris saat ini memilih untuk menatap ke depan, ketimbang harus mengungkit kekurangan terkait kepemimpinan sebelumnya. Apalagi, lanjutnya, perusahaan sebesar Pertamina memiliki struktur kepengurusan yang cukup kompleks.
"Ya kan kita kalau mencari melihat ke depan. Mencari yang seperti apa nih? Ya seperti itu. Yang bisa komunikasi dan mengerti bisnisnya dengan baik dan bisa melakukan alignment. Karena perusahaan seperti Pertamina kan cukup kompleks," katanya.
Seperti diketahui, bulan ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, diputuskan pencopotan Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan Wadirut Pertamina Achmad Bambang. Dwi sendiri sebelumnya diketahui sebagai salah satu pimpinan BUMN yang memanen banyak prestasi. Saat ini pucuk pimpinan perusahaan diambil oleh oleh Yenni Andayani sebagai Plt Dirut Pertamina dalam kurun waktu 30 hari setelah RUPS di awal Februari.
