EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim selama ini sudah cukup banyak menggaet kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di lini usaha mikro, peran perempuan terhitung besar. Banyak di antara mereka yang menjalankan usaha rumahan khususnya kuliner, kerajinan, dan tata busana.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, 34 persen penyaluran KUR pada 2016 lalu diterima kaum perempuan. Angka ini menurutnya mematahkan anggapan bahwa KUR identik dengan pelaku usaha laki-laki.
Bahkan, Darmin memberi contoh kasus seorang suami yang menggarap tanah seluas 2.000-3.000 meter persegi. Luasan tanah yang tak seberapa ini membuat bank ragu-ragu untuk memberikan KUR.
Namun, karena istri dari pemohon KUR tersebut memiliki usaha berupa warung di rumah mereka, akhirnya KUR bisa didapat atas nama sang istri. Akhirnya, KUR diperoleh dari aktivitas perdagangan yang dijalankan sang istri. Kondisi ini membuat peranan perempuan dinilai tak kalah dibandingkan laki-laki dalam pengajuan KUR.
"Memang bisa terjadi bukan pertanian tetapi perdagangan, sebenarnya bank menyatukan ini sehingga menjadi layak dia mendapat KUR," ujar Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (14/2).
Darmin menegaskan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan untuk bisa mewujudkan KUR yang menyentuh level mikro, tanpa memandang gender.
Anggota Komisi XI Eva Sundari sebelumnya memang sempat mendesak pemerintah untuk lebih memberikan ruang kepada ibu-ibu dalam penyaluran KUR. Alasannya, selama ini banyak aktivitas pertanian dan ekonomi kreatif yang dijalankan oleh kaum perempuan.
"Kalau tidak diafirmasi, akan kelewat terus. Berdasarkan data dan angka di BPS (Badan Pusat Statistik), bagaimana perempuan sebagai pelaku utama di sektor informal dan mikro-bisnis," katanya.
Data pemerintah, plafon KUR tahun 2016 sebesar Rp 100 triliun. Dari angka tersebut, Rp 94 triliun di antaranya berhasil disalurkan. Namun, sebaran penyaluran KUR masih lebih banyak di Pulau Jawa, yakni 54,6 persen. Sementara porsi Sumatera 20,2 persen, Sulawesi 9,4 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,4 persen, Kalimantan 6,1 persen, Papua 1,6 persen, dan Maluku 0,7 persen.
