EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi pangan beras sejahtera (rastra) kepada 15,7 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 1,4 juta penerima maanfaat bantuan sosial nontunai, dan 14,3 juta penerima rastra reguler.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, penyaluran bantuan tersebut seharusnya didistribusikan pada Januari 2017 tetapi mengalami keterlambatan sehingga baru dilakukan pada Februari 2017. Meskipun terlambat, pemerintah berkomitmen akan memenuhi penyaluran bantuan tersebut.
"Insyaallah tidak ada hal-hal yang terkendala terkait penyaluran bansos nontunai dan rastra pada Februari 2017 ini, pemerintah berkomitmen pada bulan ini akan diberikan dua kali rastra yang memang sudah seharusnya diberikan pada Januari 2017," ujar Puan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/2).
Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Puan mengatakan, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi agar aliran bantuan sosial ini dapat tepat sasaran sesuai dengan basis data yang terpadu. Untuk mengantisipasi kesalahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya sedang menyusun cara monitoring dan pengawasannya.
Proses tersebut juga akan melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki data terpadu di daerahnya masing-masing. Tak hanya itu, hal ini nantinya juga akan digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial energi yang kini sedang dikaji. Puan menekankan, basis data terpadu ini sangat penting agar penerima manfaat bantuan sosial bisa tepat sasaran.
"Jadi yang paling penting ini adalah basis data terpadu, itu memang bisa sinkron antara kementerian/lembaga juga siapa yang menerima sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan kemiskinan menurun," kata Puan.
Saat ini sudah ada sinkronisasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Dalam Negeri dan dibantu data-data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Badan Pusat Statistik (BPS). Puan mengakui di lapangan memang masih terjadi dinamika sehingga pemerintah harus terus mensinergikan dan mengintegrasikan data-data tersebut.
