EKBIS.CO, JAKARTA -- Menanggapi perselisihan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia, Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia Zaini Ahmad menilai pemerintah perlu mengambil sikap tegas terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Sebab seperti diketahui, PT Freeport Indonesia telah menunjukkan sikap tak kooperatif, khususnya terkait peralihan izin usaha dari Kontrak Karya (KK), menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Zaini menilai, penolakan Freeport Indonesia untuk mengubah perjanjian dari KK menjadi IUPK jelas menunjukkan sikap pembangkangan terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, ia berpendapat, pemerintah patut mengambil sikap tegas terhadap Freeport Indonesia.
"Sudah saatnya pemerintah Indonesia tegas terhadap Freeport. Apalagi sudah puluhan tahun kekayaan alam (tambang) kita dikuras oleh perusahaan asal Amerika tersebut," ujar Zaini melalui keterangan persnya, Selasa (21/2).
Ia menilai ketegasan pemerintah terhadap Freeport Indonesia tidak akan membuat Indonesia merugi. "Misalnya, dari ekspor konsentrat yang jumlahnya sekitar dua juta ton setiap tahun, Indonesia hanya dapat (keuntungan) secuil saja dari pajak dan retribusinya," ucap Zaini.
Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah tak mengambil sikap mengalah terhadap Freeport Indonesia. Hal ini agar kedaulatan negara tak diremehkan dan dipandang sebelah mata.
Seperti diketahui, kisruh pemerintah dengan Freeport Indonesia menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari ormas Islam. Sebelumnya Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengimbau agar pemerintah tidak menunjukkan dan mengambil sikap mengalah terhadap Freeport Indonesia.
Dahnil menyayangkan arogansi Freeport Indonesia terkait penolakan mereka terhadap perubahan izin dari KK menjadi IUPK. Namun, terlepas dari hal itu, Dahnil menilai publik pasti akan mendukung penuh pemerintah bila ingin mengembalikan kekayaan sumber daya alam Indonesia demi kepentingan rakyat. "Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Dahnil.
