EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementrian Pertanian dan Kementrian Desa bersinargi dalam program embung. Empat program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 yang digerakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi salah satunya adalah pembangunan embung desa. Kementerian Pertanian dalam hal ini siap bersinergi untuk saling mendukung program pembangunan embung di Desa.
"Kemendes akan bangun embung, kita juga membangun, alsintan dari kita dan juga benih unggulnya dari kita, sehingga saling bersinergi," ujar Menteri Pertanian Andi Amran saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional, Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017, Kamis (2/3).
Amran mengatakan, sesuai arahan presiden, akan dibangun 30 ribu embung pada tahun 2017 didaerah tanah tadah hujan. Kurang lebih ada sekitar 4 juta hektare. "Kalau daerah tersebut kita bangun, dimana banyak petani di areal tersebut tidur selama 6 bulan dan tidak berproduksi karena tidak ada air ketika musim kemarau. Maka kita akan membangunkan petani tidur dan lahan tidur pada saat musim kemarau dengan cara membangun embung," kata AMran.
Amran menambahkan hasil yang dapat dicapai apabila membangun embung didaerah tadah hujan yakni mencapai 100-200 triliun. Dengan asumsi bahwa sebelumnya petani hanya bisa menanam satu kali bisa menjadi 2-3 kali tanam dalam satu tahun. Bahkan bisa menjadi 4 kali tanam. Bila dibandingkan dengan negara lain seperti Taiwan dan Jerman yang memiliki 4 musim dan hanya 4 bulan masa tanam, Indonesia memiliki 12 bulan masa tanam. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah air.
"Apabila ada embung maka seperti sayur, ikan, bebek, domba, kambing dapat hidup," ujar Mentan.
Sebagai contoh beberapa wilayah seperti provinsi NTB yang sudah dibangun embung oleh Kementerian Pertanian, diketahui bahwa pendapatan didaerah tersebut meningkat karena bisa memproduksi.
Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwa Kemendes terus berusaha meningkatkan akselerasi realisasi program prioritas dengan mitra pemerintah maupun dari sektor swasta. "Kami terus berusaha memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder desa baik di tingkat Kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemda, hingga kalangan swasta agar empat program prioritas Kemendesa PDTT bisa segera terealisasi," ujar Eko.
