EKBIS.CO, PALU -- Pengamat Perikanan dan Kelautan di Sulawesi Tengah Fadly Y. Tantu menyatakan, kebijakan perbankan saat ini dapat dikatakan telah ramah atau berpihak kepada nelayan.
"Saat ini telah ada kredit terhadap nelayan, tetapi yang jadi masalah adalah pihak perbankan masih ragu dengan pemberian kredit itu. Bank masih khawatir investasi atau kredit tidak dapat dikembalikan oleh nelayan," katanya di Palu, Ahad (5/3).
Menurut dia, dengan semakin ramahnya bank ke nelayan seharusnya dimanfaaat dengan baik oleh nelayan, karena itu merupakan salah satu hal yang bisa menjadi pemicu peningkatan produksi, jika memiliki sarana dan prasarana yang maksimal.
"Namun yang harus menjadi perhatian, adalah kredit yang diberikan kepada nelayan juga harus tepat sasaran. Jangan sampai kredit yang diberikan hanya untuk kebutuhan konsumtif saja," ujar dosen Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako itu.
Menurut dia, salah satu indikator pertimbangan kredit yakni nelayan yang mendapatkan harusnya memiliki kompetensi. Sehingga pihak bank, tidak memiliki keraguan untuk menyalurkan kredit mereka, karena ada jaminan bahwa dana tersebut dapat dikembalikan.
"Harapannya, mereka yang diberikan kredit sebaiknya memiliki kompetensi dengn pembuktian adanya sertifikasi sebagai seorang nelayan, baik nelayan tangkap atau pun mereka sebagai petani pembudidaya ikan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemberian sertifikat bagi nelayan juga tidak dilakukan secara asal-asalan, harus berasal dari lembaga yang memiliki kelayakan dalam mengeluarkan sertifikat.
Dia mencontohkan di Untad, telah memiliki tempat uji kompetensi bidang kelautan (TUK-KP) yang berlisensi dari badan nasional sertifikasi profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi profesi Kelautan Perikanan (LSP-KP).
Sementara itu, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Miyono mengatakan dari 18 kredit sektor ekonomi yang dicatat Bank Indonesi, salah satunya berasal dari sektor perikanan.
BI mencatat selama triwulan (TW) III tahun 2016, kredit sektor perikanan sebesar Rp 108 miliar, mengalami penurunan dari TW II-2016 sebesar Rp110 miliar, lebih besar dari TW I-2016 sebesar Rp 106 miliar.
Sementara pada tahun 2015, kredit disektor ini berturut-turut TW I-2015 sebesar Rp 84 miliar, TW II-2015 sebesar Rp 87 miliar, TW III-2015 sebesar Rp 93 miliar dan TW IV-2016 sebesar Rp 100 miliar.
