Kamis 16 Mar 2017 21:57 WIB

Pupuk, Benih, dan Traktor Gratis Tekan Biaya Produksi Tani

Red: Ismail Lazarde
Pertanian
Pertanian

EKBIS.CO,  JAKARTA --- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus berkonsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Di antara sekian banyak upaya guna mendongkrak kemampuan ekonomi petani nasional adalah pembagian pupuk, benih, dan traktor (alat dan mesin pertanian/alsintan) secara gratis.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, pemerintah sangat memahami pembangunan pertanian Indonesia adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi 250 juta penduduknya, termasuk meningkatkan kesejahteraan 40 persen penduduknya yang berprofesi sebagai petani. 

“Karena itulah, pemerintahan Jokowi-JK menempatkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menjadi tujuan akhir dan satu-satunya tujuan dalam pembangunan pertanian,” kata Agung di Jakarta, Kamis (16/3).

Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berjalan, Agung menjelaskan, program-program peningkatan kesejahteraan petani telah diimplementasikan melalui kerja sama dengan sektor lain. Di antaranya, tiga juta hektare infrastruktur irigasi telah direhabilitasi, 180 ribu unit alsintan telah diadakan, embung (long storage) 3.771 unit telah dibangun, bantuan benih dan pupuk untuk tujuh juta hektare telah disalurkan, serta pengendalian pascapanen dan harga melalui pendampingan intensif, asuransi usaha tani, dan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP).

“Ada juga floor dan celling price serta kita pangkas rantai pasok melalui program Toko Tani Indonesia dan Rumah Pangan Kita,” ujar Agung.

Khusus untuk pembagian pupuk, benih, dan traktor secara gratis, Agung menjelaskan, terbukti program tersebut menekan biaya produksi petani. Sebab, petani tidak lagi harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk, benih, dan alsintan. “Biaya produksi tani jadi tertekan,” katanya.

Insentif kepada petani tidak berhanti sampai di aspek produksi. Tertekannya biaya produksi tani kemudian ditambah dengan insentif yang diberikan pemerintah berupa HPP sehingga petani memiliki jaminan produk padinya terbeli dengan keuntungan yang cukup.

“Semua ini membuat petani semangat untuk menanam karena dari mulai produksi sampai pascaproduksi mendapatkan bantuan dan proteksi dari pemerintah,” ujar Agung.

Bahkan, dia melanujutkan, para petani yang mengalami gagal panen karena bencana dan faktor alam lainnya juga mendapatkan proteksi berupa asuransi Apertanian. Asuransi pertanian ini belum pernah terjadi pada masa lalu.

“Tiap hektare sawah yang gagal panen, diganti Rp 6 juta. Petani tenang karena bisa terjamin dari sejak hulu sampai hilir.”

Dengan penerapan berbagai program dan kebijakan pertanian saat ini, Agung mengatakan, dampaknya sangat terlihat dalam dua tahun terakhir. Produksi  13 komoditas strategis meningkat (pra ARAM 2016), pemerintah tidak lagi impor beras medium, bawang, cabai, serta impor jagung turun secara signifikan mencapai 66,6 persen  pada 2016 dan tidak impor di 2017.

“Perlu semua pihak menyadari, sebagian dari berbagai program terobosan saat ini adalah investasi yang dampak multiflier-nya akan dirasakan dalam lima sampai dengan 10 tahun ke depan. Inilah kunci keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan,” kata Agung.

Berbagai capaian bidang pertanian pemerintah saat ini pun diakui dunia. Badan Pangan Dunia (FAO) pada 12 Maret 2017 lalu memberikan penghargaan khusus kepada Indonesia yang disampaikan Asisten Director General FAO Kundhavi Kadiresan. FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam pencapaian swasembada pangan, khususnya beras di 2016. 

“Capaian ini merupakan hasil dari kebijakan investasi pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur dan penyediaan sarana pertanian,” kata Kundhavi.

Selain FAO, Center Strategies and International Studies (CSIS) yang mengukur tingkat kepuasan publik pada 2016 menyimpulkan, sebanyak 72,9 persen petani, buruh, dan nelayan menyatakan tingkat kepuasannya meningkat akibat dari kebijakan pembangunan nasional, khususnya di pedesaan. 

“Ini semua bukti pembangunan pertanian tidak berorientasi pada mengejar target politis. Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis pada petani juga nyata-nyata menyelesaikan masalah,” kata Agung.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement