EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia diminta lebih gencar lagi dalam menjaga iklim investasi di daerahnya. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah untuk tahun 2018 mendatang yang berada di rentang 5,4-6,1 persen atau di titik 5,6 persen.
Apalagi bila melihat komponen pendorong pertumbuhan lainnya seperti konsumsi rumah tangga yang hanya bisa memberi kontribusi 5 persen dan kinerja perdagangan yang belum sepenuhnya pulih, maka investasi menjadi bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dari sisi pertumbuhan ekspor komoditas, meskipun sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan tampaknya belum cukup mendorong pertumbuhan. Hal ini, lanjutnya, membuatnya yakin bahwa investasi baik di dalam dan luar negeri harus menjadi sumber utama pertumbuhan.
Kondisi ini kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang memiliki target untuk memacu investasi dan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Bambang menambahkan, salah satu aspek dari investasi adalah infrastruktur.
Sedangkan infrastruktur, menurut Bambang, selain bisa sebagai investasi, juga bisa menjadi sarana memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dengan fokus pada investasi dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi 2018 menjadi lebih baik karena disertai dengan pemerataan. Artinya, pertumbuhan yang ada adalah pertumbuhan yang berkualitas," jelas Bambang.
Mengacu pada tumpuan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi tersebut, Bambang meminta pemerintah daerah untuk memastikan terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif dan bersahabat untuk investasi. Salah satu caranya, Bambang memberi contoh, dengan tidak membuat peraturan yang terlalu banyak dan memberatkan para investor. "Investor itu bisa memilih," katanya.
Menurutnya, investor memiliki kendali sepenuhnya untuk memilih lokasi yang menurutnya memang menguntungkan. Ia menyebutkan, investor bisa dengan mudah memindahkan investasinya ke daerah lain bila memang diraa tak nyaman dengan kebijakan satu daerah.
Lebih ekstrem lagi, Bambang melanjutkan, investor bisa saja memutuskan pindah ke luar negeri bila melihat iklim bisnis di Indonesia kurang kondusif. "Kalau itu terjadi, tentu itu merupakan kerugian besar bagi Indonesia," ujar Bambang.
Selain membuat regulasi yang ramah investasi, kata Bambang, pemerintah daerah juga harus bisa menyiapkan sarana pendukung untuk investasi, antara lain dengan membangun infrastruktur seperti sarana jalan, air bersih, hingga infrastruktur tenaga listrik. "Dengan ketersediaan infrastruktur akan menjadi lebih mudah untuk menarik investasi," kata Bambang.
Bagi Bambang, RKP 2018 merupakan rencana kerja yang sangat kritikal karena harus benar-benar dapat mewujudkan apa yang menjadi target pemerintahan yang sejak awal direncanakan. RKP 2018, menurutnya, merupakan proses pemantapan dan proses penyelesiaan dari target pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam pembukaan Musrenbangnas 2018 pekan lalu, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2018 mendatang harus fokus pada dua hal yakni investasi dan infrastruktur. Jokowi juga meminta perencanaan pembangunan harus dibuat dengan lebih fokus dan mengedepankan skala prioritas.
"Program yang rutin dan mengulang-ulang jangan dirumuskan lagi. Buatlah program yang fokus dan prioritas yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
