Kamis 15 Jun 2017 20:13 WIB

Jonan: Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar Listrik Hingga Akhir Tahun

Rep: Frederikus Dominggus/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

EKBIS.CO, DEPOK -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) hingga akhir 2017. Menurut Jonan pihaknya justru berusaha setiap tiga bulan mayoritas golongan tarifnya bisa turun.

"Kita usahakan semaksimal mungkin," ujar Jonan. Selama dua tahun belakangan, efisiensi PLN meningkat dan semestinya berdampak pada penurunan tarif dasar listrik," katanya di sela-sela kunjungannya ke Pusat Pengaturan Beban Listrik Jawa-Bali (P2B), di Gandul, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/6).

Mengenai isu subsidi listrik yang belakangan diangkat, Jonan menjelaskan pelanggan Rumah Tangga 900 Volt Ampere (VA) yang tidak termasuk dalam kelompok kategori miskin dan rentan miskin perlahan dihapus subsidinya. Mulai Juli 2017 para pelanggan listrik 900 VA non subsidi mulai diberlakukan TDL sesuai tarif adjustment.

"Memang subsidinya dikurangi pelan-pelan, sampai terakhir bulan Mei 2017 lalu. Sekarang sudah tidak ada pengurangan subsidi lagi," ujarnya.

Sekitar 4,5 juta pelanggan Rumah Tangga 900 VA, lanjut Jonan, masih menerima subsidi dari Pemerintah. Begitu pula dengan pelanggan RT 450 VA. Total keseluruhan 23,5 juta pelanggan, tetap mendapat bantuan tersebut.

Jonan menerangkan dana dari pencabutan subsidi bagi pelanggan Rumah Tangga Mampu 900 VA ini guna menaikkan rasio elektrifikasi di daerah terpencil. Sehingga pasokan listrik lebih merata di seluruh tanah air.

"Ada sekitar 2.500 desa di Indonesia yang belum berlistrik sama sekali, sekitar 10.000 desa lainnya belum memiliki akses listrik yang mencukupi. "Ini harus dikembangkan, akan kita penuhi secepat-cepatnya," tutur Jonan.

Kementerian ESDM membuka sarana pengaduan bagi pelanggan listrik 900 VA yang masih merasa berhak mendapat subsidi. Hingga pertengahan Juni 2017 ada 53.150 pengaduan yang masuk.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement